Bulog Harus Pacu Pengadaan Beras darri Petani

ilustrasi:kompas.com

Perum Bulog dinilai sangat lemah dan lambat dalam melakukan pengadaan dan keinginan Bulog untuk menyalurkan beras impor sebagai beras untuk rakyat miskin (raskin). Hal itu terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi itu pun memantik protes di berbagai daerah.

Gubernur Jatim Soekarwo sebelumnya sempat mengancam akan menyegel gudang milik Bulog Jatim sebagai langkah antisipatif untuk melarang Bulog mengedarkan beras impor untuk kebutuhan raskin. Kini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim mendesak Bulog untuk memaksimalkan pengadaan beras petani dengan cara menaikkan harga beli.

“Jika harga di pasar tinggi ya Bulog harus naikkan harga pembeliannya, kan sudah ada inpres nomor 8/2011 yang mengizinkan Bulog membeli dengan harga sesuai dengan kondisi pasar berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS). Kalau sedikit-sedikit menggunakan beras impor yang kasihan petani,” kata Kepala Disperindag Jatim, Budi Setiawan, saat dihubungi, Selasa (21/11/2011).

Hal yang sama juga diutarakan oleh Ketua Komisi B DPRD Jatim, Renville Antonio. Menurut dia, Bulog harus memaksimalkan pembelian gabah dan beras petani yang tersebar di Gapoktan-Gapoktan di Jatim. Ia juga mengimbau Gubernur agar tidak lagi memberikan izin bongkar beras impor di Tanjung Perak agar gudang Bulog Jatim tidak dijejali dengan beras impor.

“Setelah kami lakukan sidak di beberapa gudang Bulog Divre Jatim, ternyata stok di sana masih banyak, tapi itu bukan dari beras petani tapi beras impor,” tegas Renville.

Keberadaan beras impor bagi Jatim memang sangat tidak diinginkan. Selain akan mencederai nurani petani, juga akan mencoreng nama Jatim sebagai provinsi agro industri yang menjadi salah satu lumbung padi nasional.

Terlebih, menurut data Dinas Pertanian Jatim, produksi gabah atau beras pada tahun ini diperkirakan masih cukup bahkan surplus meskipun terjadi penurunan produksi sekitar 1,1 juta ton Gabah Kering Giling (GKB) dengan vulome produksi sekitar 10,53 juta ton per tahun.

Sehingga kenaikan harga beras dinilai tidak layak dijadikan alasan bagi Bulog untuk dapat mengedarkan beras impor di wilayah Jatim. Sebagai solusinya, Bulog harus memaksimalkan pembelian melalui gapoktan dengan harga sesuai srvei BPS. kabarbisnis.com