ilustrasi: medantalk.com
DPRD Jawa Timur menolak impor beras untuk masyarakat miskin (raskin). Alasannya, stok beras nasional di Jatim masih aman. Anggota dewan menduga ada manipulasi data stok beras untuk dalih impor.
“Sudah kita tolak sejak awal. Tolak beras impor ke Jawa Timur untuk kepentingan apapun, karena data aslinya itu masih cukup,” ujar Wakil Ketua DPRD Jatim, Halim Iskandar.
Ia mengatakan, data stok beras yang ada sebagai alasan diperbolehkannya impor beras adalah diduga tidak benar. Pasalnya, dari data yang didapat dewan, beras untuk Jatim masih mencukupi bagi masyarakat miskin.
“Datanya ada yang keliru. Ada cadangan ton beras berapa saya lupa, padahal faktanya lebih,” katanya.
“Ada indikasi permainan data. Saya tidak menyebutkan siapa yang mempermainkan. Tapi ada perbedaan data faktual dengan tertulis,” terangnya.
Halim menerangkan, Gubernur Jatim juga menolak impor beras, bahkan langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, untuk mengantisipasi masuk beras impor ke Jatim.
“Kita dukung penuh penolakan beras impor,” tuturnya.
Kakak kandung Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar ini berharap, pemprov dan beberapa pihak penegak hukum seperti Polda Jatim dan jajarannya, untuk menggelar operasi ke gudang-gudang penyimpanan beras.detiksurabaya.com
