ilustrasi
Tingkat ketahanan stok beras di Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) semakin mengkhawatirkan. Lemahnya penyerapan beras Bulog membuat stok menipis.
Di Bulog Divisi Regional (Divre) Jawa Timur (Jatim), misalnya, per 8 Nopember 2011, stok beras yang ada dari pengadaan dalam negeri untuk beras medium hanya tinggal 21.918 ton. Jumlah tonase tersebut hanya mampu digunakan untuk menyalurkan beras masyarakat miskin (Raskin) sekitar 1,461 juta rumah tangga sasaran (RTS). Sementara jumlah RTS di seluruh Jatim yang harus dipenuhi mencapai 3,079 juta dengan alokasi beras sekitar 46.197 ton per bulan.
Padahal kewajiban Bulog Jatim untuk menyalurkan raskin per bulan November masih kurang sekitar 24.219 ton. Dengan perincian, kebutuhan September yang belum terdistribusikan untuk Kabupaten Lumajang sebesar 88 ton, kebutuhan untuk raskin Oktober yang belum terdistribusi di seluruh Jatim sebesar 4.131 ton dan untuk November mencapai 20.026 ton
Ini artinya, akan ada sedikitnya tiga juta lebih keluarga miskin di Jatim yang terancam tidak makan jika Bulog tidak mampu menyalurkan raskin untuk mereka pada bulan Desember mendatang.
“Sebenarnya stok beras yang ada di gudang Bulog Jatim seluruhnya mencapai 229.000 ton, yaitu 21.918 ton dari pengadaan dalam negeri untuk beras jenis medium, 16.918 ton untuk jenis premium dan 190.384 ton berasal dari beras impor dari Vietnam,” terang Kepala Perum Bulog Divre Jatim, Rinto Angky Pratomo, di Surabaya.
Namun, sisa stok beras tersebut, khususnya yang dari impor, tidak bisa digunakan karena belum ada izin dari Gubernur Jatim Soekarwo. Padahal pengadaan yang dilakukan oleh Bulog saat ini sudah semakin seret.
Angky mengaku Bulog sudah berupaya maksimal untuk melakukan penyerapan dari petani lokal. Bahkan per tanggal 26 Oktober Bulog sudah menaikkan harga beli menjadi Rp 4.300 per kilogram untuk Gabah Kering Panen dan Rp 6.500 per kilogram untuk pengadaan beras. Namun kenyataannya yang bisa dikumpulkan dari pengadaan tersebut hanya 7.346 ton.
Selain itu, pengadaan juga dilakukan melalui program Gerakan Penguatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) di wilayah Jatim dengan total pengadaan mencapai 300 ton. Namun beras ini tidak bisa digunakan untuk alokasi raskin karena kualitas beras jenis premium dan harganya cukup mahal, mencapai Rp7.200 per kilogram.
“Pengadaan memang masih ada, tapi jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan. Kadang kami hanya mendapatkan 1.000 ton atau bahkan hanya 400 hingga 500 ton. Padahal kebutuhan untuk penyaluran raskin mencapai 46.197 ton per bulan,” keluhnya.
Untuk itu, Bulog berharap Gubernur Jatim memberikan izin menggunakan beras impor untuk alokasi raskin, karena memang kondisi stok tidak memungkinkan. Sementara untuk menggunakan stok beras premium juga tidak bisa sebab harga terlalu tinggi.
“Kami hanya ingin melayani dan menyalurkan raskin sesuai dengan kebutuhan. Karena ini adalah tanggung jawab kami agar tidak ada masyarakat miskin yang kelaparan. Untuk itu, saya berharap Gubernur Jatim memberikan izin menggunakan beras impor untuk raskin karena memang sudah tidak ada beras lagi yang bisa disalurkan,” kata Angky.
