. (bhi).
Ilustrasi
Gubernur Terima Kunjungan BURT DPR RI
Komunikasi politik harus berubah. Kalau selama ini Pemerintah selalu berbicara maka saat ini yang diperlukan adalah belajar mendengarkan pendapat dan keluhan masyarakat meski harus sabar. Ini adalah proses yang panjang dan luar biasa
Hal tersebut disampaikan Gubernur Dr. H. Soekarwo saat menerima Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI di Ruang Kertanegara, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Jumat (21/10). Menurut Pakde Karwo sapaan akrabnya, dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat harus dilakukan dengan sentuhan kemanusiaan, bahwa mereka adalah bagian dari perumusan kebijakan, masyarakat merasa harus dilibatkan dalam mengambil keputusan. “Kesalahan pemerintah selama ini mengambil keputusan memaksakan masyarakat untuk mengikuti pola pikir dan konsep kita. Mereka tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Itu kesalahan yang mendasar,” imbuhnya.
Seperti dicontohkan pada saat Jawa Timur menyusun Perda tentang Stren Kali. Peraturannya jarak pemukiman masyarakat dari stren kali harus berjarak 50 meter, tapi mereka menginginkan 25 meter. Konflik terjadi. Mereka dengan mengusung nama Persatuan Jogo Kali kita ajak diskusi, mereka merasa di “uwongke”. Akhirnya, meski memakan waktu lama yaitu 3,5 tahun keputusan Menteri PU dapat dirubah oleh Pemprov Jatim dan mereka dibuatkan rumah susun di pinggir kali. “Karena memindah orang tidak hanya memindah fisik saja tapi memindah kulturnya juga,” papar Pakde Karwo.
Pakde Karwo menambahkan jika sudah menentukan aspirasi harus ditampung dengan komunikasi, jangan berfikir structural tapi fungsional. “Kita harus pandai melihat apa yang menjadi kesukaan dan kultur mereka. Kalau mereka biasa lesehan jangan beri kursi nanti mereka tidak nyaman. Mereka yang membangun cara komunikasi,”terang Pakde Karwo.
Pada kesempatan tersebut Gubernur mengusulkan pada saat anggota dewan kunker perorangan harus pengorganisasian aspirasi yang masuk kemudian pertanggung jawaban pada saat kembali ke Senayan. “Kejujuran dan konsistensi diperlukan dalam menjaring aspirasi masyarakat dalam dapilnya,”tegasnya.
Sementara itu ketua rombongan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI H.Refrizal mengatakan tujuan diskusi kali ini adalah untuk memperoleh masukan mengenai pengelolaan penyerapan, penghimpunan, penampungan aspirasi masyarakat yang efektif dan efisien. “Untuk melaksanakan hal tersebut dibentuk Rumah Aspirasi yang berfungsi untuk menerima dan menghimpun aspirasi masyarakat di dapilnya,” terangnya.
Ia menambahkan, DPR memandang penting keberadaan Rumah Aspiras tidak hanya sebagai tempat menerima dan menghimpun aspirasi saja tetapi menjadi fasilitas komunikasi yang lebih intensif dan efektif antara rakyat dengan wakilnya.
Harapannya, kehadiran
