ilustrasi:kabrbisnis.com
Pemerintah dinilai setengah hati dan lalai memperjuangkan perbaikan ekonomi masyarakat pesisir yang semakin terpuruk didera kemiskinan. Pengabaian itu juga dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur. Keberpihakan kepada nelayan hanya ada di atas kertas, namun tak pernah diimplementasikan secara nyata.
Ketua Forum Masyarakat Kelautan dan Perikanan, Oki Lukito, mengatakan, bantuan tujuh kapal senilai Rp 1,5 miliar per unit yang dianggarkan dalam APBD Jatim 2011 gagal diterima oleh sekitar 100 nelayan karena bermasalah dalam proses administrasi tender. Rencananya tujuh unit kapal bobot 30 Gross Tons (GT) akan diterima Kelompok nelayan Usaha Bersama (KUB) di Prigi Kabupaten Trenggalek sebanyak 2 unit, Bulu Kabupaten Tuban 1 unit, Tamperan Pacitan 2 unit, Popoh Tulungagung 1 unit dan Sumberejo Blitar 1 unit. Nelayan di Pelabuhan Tamperan, Pacitan kecewa dengan batalnya pemberian 2 kapal bantuan yang sudah dijanjikan Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim.
Tender ketujuh kapal tersebut sempat diulang dua kali karena munculnya sanggahan dari peserta lelang dan akhirnya dibatalkan karena sisa waktu yang terlalu singkat (3 bulan) serta diprotes karena alat tangkap kapal menggunakan jaring cantrang yaitu modifikasi dari jaring trawl yang dilarang (Permen KP Nomor PER.14/MEN/2008).
“Gagalnya tender tujuh kapal yang mempunyai kapasitas dapat menampung 8,5 ton ikan dan dilengkapi mesin marine engine tersebut menunjukkan pemerintah tidak sungguh-sungguh membela kepentingan nelayan,” ujar Oki di Surabaya, Jumat (14/10/2011).
Pemberian kapal tanpa disertai modal awal untuk operasional, lanjut Oki, diragukan efektivitasnya. “Sebagai contoh, kapal dengan mesin 170 PK per trip (7 hari) membutuhkan biaya sekitar Rp70 juta untuk membeli solar dan bekal 30 ABK. Biaya oprasional tidak mampu ditutupi oleh hasil tangkapan yang dipengaruhi cuaca tidak menentu dan sumber daya ikan yang menyusut drastis,” tuturnya.
Di samping tujuh kapal, nelayan Jatim juga mendapat bantuan lima kapal sejenis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam program pengadaan 1.000 kapal hingga tahun 2014. Hingga pertengahan Oktober 2011 kelima kapal tersebut belum bisa diserahkan ke KUB dan masih dikerajakan di Kotabaru, Kalimantan Selatan sebanyak 4 unit dan satu unit lainnya dikerjakan di Sampang, Madura. Rencananya, kata Oki, kelima kapal itu dialokasikan untuk nelayan di Malang Selatan, Kota dan Kabupaten Probolinggo. kabarbisnis.com/BBS
Kami penerima bantuan yusek mandangin,Pelaksanan batuan kapal di sampang 2-2014 sudah selesai, sudah dilakukan uji coba dan telah dinyatakan sukses dan berhasil. Kami rakyat sampang menungu bantuan kapal dan jaring serta peralatan yang dari dinas propensi. Trims.
Maaf, yusek nma anda sudah ter coreng di pulau mandangin , Yusek dan H.Sinal di pulou mandangin terkenal jelek, karna pernaah merugikn rakyat dengan mengkorup dana ganti rugi untuk nelayan dari hasky. Ganti rugi rumpun(rumah ikan) dan nelayan yang hanya diganti tidak wajar.
Ganti rugi dari husky perRumpun 7,5jt, kapal nelayan besar 6,5 perkapal,sedangkan pernelayan 100rb perorang yang punya kapal. Kemana uang rakyat, kok tidak sesuai dengan yang di terima rakyat mandangin. Kami akan adukan pada kejaksaan kalau perlu ke KPK. Ingn itu yusek.