Ilustrasi
Kekeringan yang melanda di sebagian besar wilayah di Jatim, membuat Gubernur Dr. H Soekarwo menetapkan sebagai bencana, sehingga daerah yang saat ini dilanda kekeringan berhak untuk mendapat bantuan.
Untuk mengatasi masalah ini, Pemprov Jatim sudah mengirimkan 120 tangki air ke Kabupaten Bojonegoro. Bantuan air bersih juga akan diberikan ke daerah yang mengalami kekeringan. Bahkan jumlah bantuan itu bisa ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan warga.
“Bantuan air bersih untuk warga itu gratis, sebab saya tidak ingin ada warga yang jatuh miskin karena harus membeli air bersih,” kata Gubernur Soekarwo, Rabu (14/9). Pengirim bantuan air bersih ini memang salah satu program jangka pendek, sebab saat ini Pemprov Jatim akan konsultasi dengan ahli geologi terkait kondisi air bawah tanah.
“Cadangan air di Jatim relatif minim dibandingkan dengan daerah lain, paling hanya separuhnya dari (cadangan air) di Jateng, dan seperlima dari Jabar. Karena itulah lebih banyak menjadi lahan perkebunan tebu,” kata pria yang biasa disapa Pakde Karwo itu.
Melihat minimnya cadangan air, Pakde Karwo akan melakukan evaluasi system pengairan di pertanian. Pasalnya, sumber pengairan untuk pertanian dari sumur yang berkedalaman kurang dari 100 meter di bawah tanah mengganggu sumber air minum.
“Kalau lebih dari 100 meter atau mengambil di sumur dalam tak akan ganggu. Untuk wilayah Ngawi dan Bojonegoro, pengairannya itu harus dikonstruksi ulang,” terangnya.
Prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geografi (BMKG) Juanda Surabaya, Teguh Tri Susanto mengungkapkan, kondisi kemarau tahun ini lebih cenderung normal atau kering. Hal ini berbeda dibandingkan dengan tahun lalu dimana musim kemarau tergolong basah sehingga hujan masih sering turun. “Di beberapa wilayah Jawa Timur yang tergolong kering berada di sekitar pesisir pantai utara seperti Tuban, Bojonegoro, Lamongan. Untuk September-Oktober, masih akan kemarau,” ujarnya, Selasa (13/9).
Musim pancaroba diprediksi baru terjadi pada akhir Oktober-awal November. Karena itu, musim penghujan kemungkinan baru terjadi pada akhir November hingga awal Desember. “September sampai akhir Oktober ini masih kering hingga nanti memasuki pancaroba, “ ujarnya.
Dengan prediksi itu, sejumlah daerah berpotensi kekeringan terutama di daerah dataran rendah seperti pesisir pantai. Untuk wilayah Madura, sejumlah daerah yang berpotensi kering berada di bagian tengah dan barat seperti Bangkalan dan Sampang. Namun, untuk wilayah Sumenep dan Kali Anget masih ada potensi hujan lokal.
Sejumlah daerah, menurut Teguh, masih berpotensi turun hujan. Namun, hujan tersebut masih tergolong hujan lokal lantaran banyaknya penguapan. Hujan lokal berpotensi terjadi di daerah yang berada di dataran tinggi. “Kawasan Malang dan Prigen (Pasuruan) masih sering terpantau hujan lokal. Tapi kalau hujan seperti musim penghujan belum akan terjadi, “ ungkapnya.
Sedangkan, Kepala Dinas Pertanian Jatim, Eko Wibowo Putro mengatakan, pertanian di beberapa kabupaten memang mengalami kekeringan. Hal itu dikarenakan iklim yang terjadi saat ini sudah berlangsung normal. Tidak seperti dua tahun sebelumnya, perubahan iklim masih cenderung tidak sesuai musimnya.
Dampak musim kemarau terhadap pola tanam petani padi Jatim, lahan padi dengan kondisi kekeringan paling besar terjadi di Tulungagung dengan luasan lahan mencapai 953 hektare. Disamping itu kekeringan juga terjadi di Trenggalek 271 hektare, Pacitan 112 hektare, Sumenep 60 hektare, Mojokerto 21 hektare dan Lamongan 19 hektare.
“Kalau musimnya sudah tegas seperti ini, ya idealnya musim kemarau saat ini pola tanamnya jangan lagi menanam padi. Melainkan palawija, seperti jagung, kedelai, kacang hijau, dan aneka tanaman hortikultura,” kata Eko pada Bhirawa.
Untuk mengantisipasi hal itu, Distan Jatim telah mempersiapkan penggantian benih melalui bantuan benih nasional atau cadangan benih nasional. Disamping itu, mereka juga akan memobilisasi pompa air sebagai salah satu upaya penyelamatan.
Eko mengaku, setiap tahunnya, Distan juga memberikan pompa air kepada para kelompok petani melalui APBD maupun APBN. Pemberian pompa air itu diutamakan bagi daerah yang terkena kekeringan dimusim kemarau.
Memang, selama musim kemarau kali ini telah mengeringkan 1.453 hektare lahan padi di Jawa Timur selama Agustus 2011. Sebab, mayoritas petani masih melakukan pola tanam tak sesuai musim.
Untuk itu, pada musim kemarau yang diproyeksi terjadi antara April – September 2011, sejumlah petani yang menanam padi diharapkan memberlakukan pola tanam sesuai musim terkini. “Memang menanam padi pada musim kemarau untungnya besar. Akan tetapi, modal dan risikonya juga besar kecuali petani siap sumur pompa tersendiri,” katanya.
Khusus di Jatim, sebagai solusi mengantisipasi dampak kekeringan per 16 Juli 2011. Kini Eko juga sudah mengimbau jajarannya di tingkat kabupaten/kota untuk menyiapkan diri, diantanya menghentikan siklus tanam padi sampai ada imbauan selanjutnya.
Mengenai produksi padi, Eko menyatakan optimistis, angka produksi padi di Jatim tidak akan mengalami penurunan menyusul dampak kekeringan hanya melanda beberapa daerah. Apalagi, dengan permasalahan organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Penanaman padi yang terkena gangguan OPT tahun ini saja hanya 1,75% dari luas tanam sekitar 31.995.407 ha.
“Jumlah itu masih kecil, sebab target produksi saja sebesar 11,7 juta ton gabah kering giling (GKG). Meskipun angka ramalan II dari pendataan BPS menyebutkan bisa mencapai 12,049 juta ton GKG. Bahkan, luas arealnya tidak mendominasi luas tanam padi di Jatim yang kini mencapai sekitar 1,7 juta hektare,” katanya.
Kini di Jatim juga masih ada yang menanam padi yakni di Bojonegoro. Namun, beberapa petani padi di sana berusaha menjalin kerja sama dengan pengusaha sumur pompa sehingga air tetap bisa mengairi sawah mereka. “Kini, hasil panen padi mereka juga bagus-bagus,” katanya.
Untuk tanaman padi, kekeringan sudah terasa sejak Juli 2011, namun angka luasan area yang terdampak hanya mencapai 2.736 hektare. Pada periode tersebut, kekeringan terbesar terjadi di Trenggalek seluas 1.729 hektare.
Pada Juli lalu juga terjadi kekeringan di Tulungagung 811 hektare, Bangkalan 108 hektare, Tuban 50 hektare, Gresik 15 hektare, Jombang 12 hektare, Kediri 10 hektare, dan Sumenep setengah hektare, katanya. (bhi)
