Ilustrasi
Keamanan jalur Arteri Porong sepertinya harus juga dipertanyakan. Sebab demi keamanan, Tol Porong yang semula satu paket dengan jalan arteri itu telah diputuskan digeser ke arah barat sejauh 4,5 Km dari lokasi semula. Pemindahan ini didasarkan hasil kajian tim Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Badan Geologi, wilayah dengan radius 1,5 hingga 3 km belum aman dari subsidence dan dampak lain lumpur Sidoarjo (Lusi).
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) lumpur DPRD Sidoarjo, Mundzir Dwi Ilmiawan mengatakan, jalur arteri memang masih belum aman dari dampak semburan lumpur Sidoarjo. “Indikasinya adalah digesernya jalan Tol Porong. Lahan untuk jalan arteri dan Tol Porong itu semula kan jadi satu paket,” katanya.
Menurut Mundzir, seharusnya pemerintah melakukan penelitian lebih mendalam mengenai dampak semburan lumpur dan area yang rawan terjadi subsidence. Pasalnya, jalur arteri yang sebagian sudah jadi itu dibangun anggaran yang sangat besar.
Dikhawatirkan dalam beberapa tahun mendatang, kondisi arteri akan bernasib sama dengan jalan tol lama maupun jalan Raya Porong, mengalami penurunan tanah yang disebabkan adanya deformasi geologi. ”Lokasi yang dilewati jalur arteri kan tak lebih dari 1,5 km dari pusat semburan. Berarti kan tidak aman dari dampak lumpur. Kenapa dulu tidak dibangun lebih ke barat lagi,” katanya.
Lantaran terimbas Lusi, keberadaan jalur arteri tersebut bisa jadi tidak akan bertahan lama. Dan ujung-ujungnya, pemerintah harus merelokasi lagi jalur arteri Porong ke kawasan yang lebih aman. ”Kalau mempertimbangkan keamanan, langkah Jasa Marga menggeser tol Porong sudah seharusnya dilakukan. Pertanyaannya, bagaimana kondisi jalur arteri Porong kalau lokasi yang dilewati belum aman dari lumpur. Sekarang bagunan fisik sudah berjalan, jadi serba sulit jika proyek itu ikut digeser,” katanya lagi.
Jalur arteri Porong dibangun sepanjang 7,1 km dari Sidoarjo hingga Pasuruan. Dana yang dihabiskan untuk pembangunan fisik arteri sendiri mencapai Rp 363 miliar. Sedangkan, untuk pembebasan lahan membutuhkan anggaran Rp 369 miliar.
Menanggapi kekhawatiran keamanan Arteri Porong, staf humas BPLS Akhmad Khusairi mengatakan kalau BPLS hanyalah badan pelaksana yang melaksanakan keputusan pembangunan jalur arteri. Kebijakan pembangunan arteri berada di tangan pemerintah pusat.”Kita terus mengerjakan dan BPLS hanyalah badan pelaksana saja,” terangnya lagi.
Diakui sampai saat ini memang belum ada tanda-tanda ekstrem tentang dampak semburan Lusi, munculnya bubble dan adanya penurunan tanah. Pengerjaan jalur arteri itu memang sudah dikonsep sejak awal. ”Walaupun muncul bubble itu hanya permukaan dan tidak berbahaya, karena konstruksi jalan dibuat lebih kuat,” imbuhnya.surabayapost online
