ilustrasi: kabarbisnis.com
Keinginan Provinsi Jawa Timur (Jatim) untuk bisa berpartisipasi dalam pekerjaan pengeboran di West Madura Offshore (WMO) kiranya akan jadi kenyataan. BP Migas menyarankan agar PT Pertamina dan Kodeco bisa mengajak Pemprov Jatim, dalam hal ini BUMD, untuk ikut mempunyai saham di Blok WMO. Jatim bisa mendapatkan 15% hingga 20% dari total saham WMO.
“Beberapa waktu yang lalu pemerintah minta pendapat kepada kami tentang pembagian saham untuk Jatim di WMO. Dan kami nyatakan Jatim harus mendapatkan itu sebagai wujud participating interest,” ungkap Kepala BP Migas R Priyono dalam buka puasa bersama di Surabaya.
Menurut Priyono, pembagian saham untuk Jatim nanti akan diambilkan dari saham PT Pertamina Persero dan PT Kodeco Energy Co Ltd. secara proporsional. Saham PT Pertamina di WMO mencapai 80% sementara Kodeco sebesar 20%.
“Jadi nanti akan diambilkan dari saham Pertamina dan Kodeco secara proporsional dan tidak hanya diambilkan dari Pertamina sebagai pemegang saham terbesar,” ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa proses pengeboran WMO akan mulai dilakukan bulan depan dan diperkirakan mulai beroperasi pada pertengahan 2012.
Dengan beroperasinya WMO, kekurangan gas Jatim bisa sedikit teratasi karena produksinya akan bertambah sekitar 100 mmscfd.
Menurut Priyono, saat ini kebutuhan gas Jatim mencapai 900 juta mmscfd, sementara pasokan dari seluruh pengeboran di wilayah Jatim hanya mencapai 600 juta mmscfd.
“Dan kami berkomitmen gas dari Jatim hanya untuk memenuhi kepentingan Jatim dan tidak akan dikirim keluar Jatim,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mengungkapkan, Jatim sangat berterima kasih kepada BP Migas karena telah membantu untuk meloloskan keinginan tersebut.
“Kami sangat berterimakasih kepada BP Migas karena telah membantu Jatim untuk mendapatkan haknya,” tegas Saifullah.
Untuk merealisasilkannya, Pemprov Jatom bersama Kabupaten Bangkalan akan mendirikan satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan mengelolahnya.
“Secepatnya setelah adea surat resmi dari pusat akan kami bicarakan lagi dengan Bangkalan. Pastinya harus ada satu perusahaan BUMD yang akan mengelola,” katanya.
Terkait pembagian saham antara provinsi Jatim dengan Kabupaten Bangkalan, Saifullah mengatakan akan dibicarakan lebih lanjut. Namun besar kemungkinan Provinsi Jatim akan mendapatkan lebih besar.
Sementara itu, Bupati Bangkalan Fuad Amin berharap sebaliknya, ia menginginkan Bangkalan akan mendapatkan 60% sementara bagian pemrov sebesar 40%.
“Seperti di Santos, daerah mendapatkan 60% sedangkan Provinsi mendapatkan 40%,” pungkasnya.kabarbisnis.com
