Sekdaprov Jatim Dr. H. Rasiyo MSi saat menerima kunjungan kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Ruang Bhinaloka Kantor Gubenrur Jatim Jl. Pahlawan 110 Surabaya (5/6) kemarin.
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) adalah salah satu cara yang ditempuh pemerintah dengan membangun database kependudukan dan catatan sipil secara nasional untuk memberikan identitas data tunggal kepada masyarakat.
Hal ini disampaikan Sekdaprov Jatim Dr. H. Rasiyo MSi saat menerima kunjungan kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Ruang Bhinaloka Kantor Gubenrur Jatim Jl. Pahlawan 110 Surabaya (5/6) kemarin.
Rasiyo menjelaskan dengan menggunakan sistem biometrik, setiap pemilik eKTP bisa terhubung dalam satu database nasional. Kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk juga bertujuan mewujudkan tertib administrasi dan sistem informasi kependudukan.
Sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kata Rasiyo, ada tiga program strategis nasional yang harus segera dilaksanakan. Di antaranya pemutakhiran data kependudukan, penerbitan NIK hingga penerapan e-KTP.
Diakui Rasiyo, masih banyak permasalahan yang terkait dengan dokumen kependudukan, semisal KTP ganda, pemalsuan umur, dan foto. Hal ini sangat mengkhawatirkan bila tidak segera ditertibkan. Karena itu, perlu dicari jalan keluarnya. Dengan e-KTP, maka permasalahan yang sering terjadi seperti persoalan keabsahan database saat pemilukada bisa teratasi dengan baik.
Ketua Rombongan Komite I Tim DPD RI Wasis menilai, Pemprov Jatim sangat siap menerapkan e-KTP karena didukung jaringan dan sarana prasarana yang baik. Data yang dihimpun pada Tahun 2010 pemutakhiran data kependudukan telah dilakukan di 38 Kab/Kota. Sementara penerbitan NIK sudah dilakukanj di 16 Kab/Kota. Di antaranya Kabupaten Jember, Sidoarjo, Nganjuk, Ngawi, dan Gresik. (bhi)
