Jatim Tidak Terpangruh Moratoruim

ilustrasi: infokorupsi.com

Provinsi Jawa Timur akan tetap mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi kendati pemerintah pusat telah menghentikan total tenaga kerja ke wilayah itu. Pasalnya, penyetopan tersebut hanya berlaku untuk tenaga kerja informal.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, Hary Soegiri, mengatakan, jumlah TKI dari Jawa Timur yang dikirim Arab Saudi hanya sekitar 300 ribu orang. Jumlah tersebut tergolong kecil, lantaran secara keseluruhan TKI asal Jatim yang dikirim ke luar negeri mencapai 1,2 juta orang. ”Kalau TKI yang pengirimannya distop ke Arab Saudi kan hanya yang dari sektor informal. Kalau yang formal tidak ada persoalan,” katanya di sela acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan Pemprov di Hotel Utami Juanda, Kamis (23/6).

Dijelaskannya, pada 2011 Pemprov Jatim memang membuat program mengurangi TKI informal yang masuk ke Arab Saudi. Jumlah TKI informal yang dikirim ke Arab Saudi sendiri mencapai 65% dan TK formal mencapai 35%. Biasanya, TKI informal lebih banyak bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Hal itu berbeda dengan TKI formal yang kebanyakan adalah tenaga terlatih seperti perawat atau pekerja perusahaan.

Saat ini, kata Hary, pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan beberapa negara lain yang meminta kiriman ribuan TKI formal. Di antaranya adalah permintaan dari sebuah perusahaan di Malaysia dan AS. Pengiriman TKI formal juga akan dilakukan ke Korea Selatan dan Rumania.

Sementara itu, Kepala Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mengatakan, dengan adanya moratorium dengan pemerintah Arab Saudi, maka regulasi pengiriman TKI akan diperketat. ”Sebenarnya sudah ada semimoratorium dengan pemerintah Arab Saudi. Secara informal sudah dilakukan sejak dulu, tapi formalnya kan 1 Agustus nanti. Diharapkan semua pihak menaatinya,” katanya.

Jumhur mengaku siap bertanggung jawab apabila pihaknya disuruh mundur sebagai kepala BNP2TKI karena dianggap gagal melindungi TKI. ”Kalau memang ada yang menyuruh saya mundur, boleh-boleh saja. Tetapi kalau mundur dalam posisi seperti ini kan tidak elok, kan harus dituntaskan permasalahan tersebut,” katanya.

Pada kesempatan itu Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan, pihaknya tetap akan mendukung kebijakan pusat, menerapkan regulasi yang ketat dalam pengiriman TKI. Pemprov Jatim katanya juga sudah melakukan komunikasi dengan BNP2TKI untuk melindungi TKI Jatim, salah satunya adalah membahas nasib TKI asal Bangkalan yang juga terancam hukuman di Arab Saudi. ”Mudah-mudahan bisa ditunda, syukur-syukur kalau nanti hukumannya dibatalkan,” katanya.

Selama ini pengiriman TKI Jatim ke luar negeri didominasi ke negara-negara Asia Pasifik seperti Jepang, Hong Kong dan Korea Selatan, serta Singapura dan Malaysia.”Kalau TKI yang ke Arab Saudi biasanya asal Pantura dan Madura, kalau yang di Malang, Ponorogo dan lainnya biasanya ke negara-negara Asia Pasifik,” kata Saifullah.surabayapost.com

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2024. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IoT Division Bappeda Jatim