Rendah, Tata Kelola Ekonomi Daerah Baru

ilustrasi: madura.blogdetik.com

Tata kelola ekonomi di daerah-daerah hasil pemekaran relatif rendah dibandingkan dengan daerah induknya dan daerah nonpemekaran. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan pemekaran daerah yang menghasilkan banyak daerah otonom baru tersebut tidak mampu menggerakkan ekonomi lokal.

Peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Sigit Murwito, mengatakan, hasil studi yang dilakukan KPPOD di 245 kota/kabupaten di 19 provinsi di seluruh Indonesia menunjukkan, daerah hasil pemekaran indeks tata kelola ekonomi daerahnya (TKED) hanya 60. Sedangkan daerah yang tidak dimekarkan punya indeks TKED 66 dan daerah induk pemekaran sebesar 63.

Ada sembilan indikator untuk mengukur TKED, yaitu akses terhadap lahan, infrastruktur, perizinan usaha, kualitas peraturan di daerah, biaya transaksi, kapasitas dan integritas bupati/walikota, interaksi pemda dengan pelaku usaha, program pengembangan usaha swasta, serta keamanan dan penyelesaian konflik.

Hasil studi TKED ini menempatkan Kota Blitar di peringkat teratas se-Indonesia dengan indeks 80,5.

“Kualitas tata kelola ekonomi daerah yang rendah ini dapat memperlebar kesenjangan antardaerah dan akan menghambat gerak ekonomi di daerah bersangkutan,” ujar Sigit dalam seminar di Surabaya, Kamis (16/6/2011).

Dia mencontohkan masalah infrastruktur sebagai indikator yang paling berpengaruh dalam TKED. Jika infrastruktur daerah buruk, otomatis gerak ekonomi menjadi tidak stagnan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Suahasil Nazara, mengatakan, kebijakan pemekaran ekonomi daerah terbukti kontraproduktif dan tidak mampu mendorong gerak ekonomi daerah. Dia mencontohkan ada satu kabupaten pemekaran di daerah Halmahera yang justru lebih banyak menghabiskan dananya untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

“Karena daerah pemekaran itu belum ada fasilitas, para PNS-nya tidak mau tinggal di daerah baru tersebut. Mereka tinggal di kota induk, dan kini kabupaten tersebut mengalokasikan anggaran transportasi untuk para karyawannya. Ini kan lucu, logikanya karut-marut,” kata Suahasil. kabarbisnis.com

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2019. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim