Gubernur Jatim Tambah Jumlah Ponkedes

Gubernur Jatim Dr Soekarwo, SH, MHum memukul gong menandai Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan mengambil tema “Penguatan Jejaring Kesehatan dalam Mendukung Good Governance di Jatim”, di Garden Palace Hotel, Surabaya, Senin (6/6).

Perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi kawulo alit (masyarakat kecil, red) cukup besar. Tidak hanya kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) saja, namun Pemprov berupaya mengejawantahkan dalam grand design kesehatan Jatim.

Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo menyatakan, pelayanan kesehatan yang murah dan memadai bagi masyarakat perlu terus ditingkatkan. Sebab, adanya pelayanan yang memadai, produktivitas masyarakat dipastikan dapat meningkat.

“Dengan jumlah penduduk yang terbesar kedua se Indonesia, pelayanan kesehatan tentu perlu ditingkatkan. Terutama bagi masyarakat yang tidak mampu,” kata pria yang lekat disapa Pakde dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan mengambil tema “Penguatan Jejaring Kesehatan dalam Mendukung Good Governance di Jatim”, di Garden Palace Hotel, Surabaya, Senin (6/6) kemarin.

Menurutnya, Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang mencapai 37.476.011 jiwa serta laju pertumbuhan penduduk (LPP) pada 2010 berada pada angka 0,49 persen, pada 2015 nanti sangat membutuhkan pelayanan kesehatan yang memadai. Oleh karenanya, dengan adanya grand design kesehatan, pelayanan bagi masyarakat diharapkan dapat tepat sasaran, terutama untuk kalangan masyarakat tidak mampu yang menjadi prioritas atau perhatian Pemprov Jawa Timur. Dalam upaya peningkatan aksesbilitas pada masyarakat, bagi masyarakat yang ada di daerah-daerah yang sulit terjangkau rumah sakit (RS), lanjutnya, Pemprov Jawa Timur juga melakukan penambahan pembangunan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes).

“Pada 2010 lalu, sudah terbangun 1.683 Ponkesdes. Kita targetkan pada 2011 ini ada penambahan sebanyak 1.000 ponkesdes sehingga nantinya mampu mencapai 5.700 Ponkesdes pada 2013 mendatang,” tandasnya.

Nantinya Ponkesdes ini menjadi pelayanan kesehatan dasar di desa. “Ponkesdes tersebut dapat menjadi wadah peran serta masyarakat dan pendekatan pelayanan kesehatan dasar dalam pengembangan desa siaga,” katanya. Selain memperkuat peranan Ponkesdes, pihaknya juga mengupayakan pembentukan dan revitalisasi Posyandu, Ini karena ada kegiatan Posyandu yang tidak bisa diterapkan di Ponkesdes. Hal ini, lanjutnya, merupakan salah satu program sebagai sarana meningkatkan kesehatan masyarakat di Jatim adalah pengembangan Pondok Bersalin Desa (Polindes) menjadi Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) sesuai dengan Pergub No 4 tahun 2010 tentang Ponkesdes di Jatim. Ponkesdes adalah sarana pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang merupakan pengembangan dari Polindes sebagai jaringan puskesmas dalam rangka mendekatkan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Selain itu, Pakde juga menuturkan perlunya pelayanan rumah sakit berkelas internasional. “Dibutuhkan rumah sakit yang memiliki pelayanan berkelas internasional atau bahkan perlu ada sister hospital,”kata Mantan Sekdaprov Jatim ini.

Adanya sebuah grand design kesehatan, diharapkannya mampu meningkatkan indeks pertumbuhan manusia (IPM) Jawa Timur dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Rakor yang digelar selama dua hari mulai Senin (6/6) sampai Selasa (7/6) ini tidak hanya diikuti oleh Kepala Dinas Kesehatan se Kabupaten/kota di Jawa Timur, tetapi juga seluruh stakeholder yang berkaitan dengan persoalan kesehatan. Antara lain, Direktur RSU Provinsi dan kabupaten/kota se Jatim, seluruh UPT Dinkes se Jatim, Ketua Pokja IV PKK Jatim serta Kasi dan Kasubag di lingkungan Dinkes Jatim. Hadir pula para narasumber dari Kepala Badan PPSDM Kementerian Kesehatan, Deputi BKKBN Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dan Dirjen Bina Kesehatan.

Percepatan Target MDGs

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim Drs Mudjib Affan MARS mengatakan pembangunan kesehatan di Jatim menjadi prioritas pembangunan diluar sektor lainnya. Dinkes berkomitmen untuk terus meningkatkan sektor kesehatan di provinsi ini.

Keberadaan grand design, lanjut Mudjib Affan, selain untuk meningkatkan pembangunan Jawa Timur juga bertujuan untuk mendorong percepatan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) yang sudah berjalan mulai tahun 2010-2014 untuk Jawa Timur.

Menurutnya, ada 8 tujuan dalam MDGs, yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan kematian anak dan ibu melahirkan, mengendalikan HIV/AIDS, malaria, menjamin kelestarian lingkungan dan mengembangkan kemitraan pembangunan. “Untuk mencapainya tentu dibutuhkan sinergi antar instansi dan komitmen dari kabupaten/kota dan semua pihak. Dan itu kami harapkan dapat tercapai melalui rakor ini,”ujarnya.

Sementara itu, Deputi BKKBN Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi DR Witjaksono mengungkapkan, pemerintah daerah perlu concern terhadap persoalan kesehatan. Terutama terkait laju pertumbuhan penduduk serta penanggulangan penyakit seperti HIV/AIDS maupun malaria. Dikatakan Witjaksono, laju pertumbuhan penduduk (LPP) apabila tidak ditangani secara serius akan berdampak pada ledakan jumlah penduduk. Ia mengungkapkan, pada 2010 saja, jumlah penduduk dunia telah mencapai 7 miliar jiwa penduduk. Angka ini diprediksi akan terus bertambah hingga mencapai 450 juta jiwa penduduk pada tahun 2045.

Untuk itu, dibutuhkan program yang benar-benar tepat untuk menanggulangi masalah yang ada di masyarakat serta meminimalisir ledakan jumlah penduduk. “ Perlu ada sinergi antar seluruh komponen pelaksanaan program KB yang ada saat ini berjalan sesuai rencana,”katanya. (bhi)