ilustrasi: arsipberita.com
Pemerintah Pusat diminta mencukupi kebutuhan gas Jatim. Produksi gas jangan diekspor dulu sebelum kebutuhan gas di Jatim terpenuhi. Pada tahun 2010 pasokan gas hanya 488 Million Metric Square Cubic Feed Day (MMSCFD/juta metric kaki kubik per hari), sedangkan untuk mencukupi kebutuhan 126 industri berbasis petrokimia yang tersebar di 10 Kab/ Kota diperlukan 893 MMSCFD. Artinya Jatim mengalami kekurangan mencapai 405 MMSCFD. Begitu pula tahun ini yang diperlukan 925 MMSCFD, tetapi Jatim hanya mendapat pasokan gas 522 MMSCFD, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 403 MMSCFD.
Hal itu diutarakan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo pada Seminar Infrastruktur Jatim, di Hotel JW Marriot Surabaya, Selasa (24/5).
Menurut Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim, domestik market obligation harus diprioritaskan. “Saya tidak setuju gas diekspor sebelum pemerintah pusat memenuhi kebutuhan gas Jatim. Hal ini sangat penting, kalau ingin pertumbuhan ekonomi berjalan lebih bagus,” katanya.
Mengingat pasokan gas/ energi ini, jelas Soekarwo, merupakan salah satu diantara tujuh titik fokus percepatan pembangunan yang dilakukan Pemprov Jatim di bidang infrastruktur. Sedangkan 6 fokus Percepatan pembangunan lainnya yaitu di bidang Pelabuhan, Jalan artileri/ tol, Bandara, Transportasi, Kawasan Industri, Infrastruktur dan Energi.
Gubernur yang mengetengahkan tema “Rencana strategis dan kebijakan infrastruktur Pemprov Jatim” ini mengatakan, dengan keterbatasan APBD Jatim sudh melakukan langkah-langkah penawaran pembiayaan oleh swasta. “Agar proses pembangunan lebih cepat dan dapat dipertanggung jawabkan lebih baik, Pemprov harus diberi delegasi untuk memutuskan. Pemerintah pusat harus membuat norma standar/ prosedurnya karena di Jatim pihak swasta sudah antri untuk investasi,” ujarnya.
Pemprov Jatim manargetkan th 2011 pertumbuhan ekonomi mencapai 7,3 % dibutuhkan investasi sekitar Rp. 176 triliun. Target ini diharapkan bisa tercapai dengan menjaga perekonomian tetap stabil dengan membenahi sistem birokrasi dan infrastruktur pendukung perekonomian.
Sementara dari survei World Economic Forum yang berjudul Global Competitiveness Report 2008 – 2009 menunjukkan kondisi infrastruktur di Indonesia menempati peringkat ke-86 dari 143 negara. Meski lebih baik dibanding tahun sebelumnya hanya peringkat 91 dari 131 negara, namun Indonesia masih merupakan Negara yang paling lemah dibandingkan Negara-negara di Asia Tenggara dalam hal ketersediaan infrastruktur.
Kebutuhan investasi infrastruktur nasional diperlukan total dana rata-rata US$ 140 – 150 miliar selama 5 tahun. Namun pemerintah hanya dapat memenuhi anggaran sebesar US$ 40 – 50 miliar. Sisanya US$ 90 miliar akan dipenuhi oleh swasta.
Nara sumber yang hadir dalam seminar ini adalah Sekjend Kementerian Pekerjaan Umum Agus Wijnarko, yang mengetengahkan materi tentang “Prospek pembangunan Infrastruktur nasional dan tantangannya di masa yang akan datang”, dan Staf Khusus Menteri Negara Perencanaan pembangunan Nasional (Bappenas) Ir. Dedy M.Maskur Riyadi Phd membahas “Skema pembiayaan pembangunan Nasional tinjauan untuk infrastruktur”, sedangkan mengenai “Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Jatim” diulas oleh Prof. Dr. Didik J.Rachbini (Ahli ekonomi politik)
Seminar yang dihadiri investor, anggota DPRD Jatim, Kepala SKPD, Kadinda, lembaga Perbankan, Akademisi ini memberikan gambaran tentang kebijakan infrastruktur nasional dan dan projek infrastruktur yang dikerjakan Pemprov Jatim, baik Tahun Anggaran 2011 maupun jangka menengah 2015 – 2020. RH
