Suasana Forpimda Se Bakorwil Pamekasan yang dilangsungkan di atas KRI Makasar 28-30 April 2011
Pengembangan Madura butuh komitmen dan kebersamaan empat kepala daerah di Madura (Sampang, Bangkalan, Sumenep dan Pamekasan). Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam kontrak politik yang diteken empat bupati dan Ketua DPRD empat kabupaten yang berada di Madura.
“Harus ada kesepakatan dari empat daerah tentang prioritas pembangunan yang akan dilakukan di Madura,” saran Wakil Gubernur Jatim saat menghadiri acara Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) se wilayah Bakorwil Pamekasan yang berlangsung di atas Kapal Perang KRI Mataram Jumat (29/4) malam.
Menurut Wagub –yang dalam Forpimda kemarin bersama Kepala Bakorwil Pamekasan Eddy Santosa dinobatkan sebagai Warga Kehormatan KRI Makasar– dengan kondisi sosial-masyarakat dan geografi yang hampir sama tersebut maka diperlukan sinergi dalam melakukan pembangunan di Madura.
“Tidak boleh ada ego daerah dalam membangun. Sebab kalau masing-masing bupati jalan sendiri-sendiri maka pembangunan di Madura menjadi tidak nyambung,” tambahya lagi.
Dalam kesempatan tersebut Wagub juga memahami bila empat kabupaten di Madura tersebut masih merasa bila keberadaan jembatan Suramadu belum banyak memberikan dampak langsung bagi mereka. Bahkan justru keberadaan Jembatan Surabaya melahirkan persoalan bagi kabupaten-kabupaten di Madura sebagaimana pengakuan dari kepala daerah yang hadir dalam Forpimda tersebut.
Bupati Sampang Noer Tjahja misalnya mengingatkan dampak jembatan Suramadu saat ini justru lebih banyak negatifnya dibanding dampak positif.
“Volume kendaraan yang meningkat, berdampak pada kerusakan jalan-jalan di Madura,” keluhnya. Oleh karenanya, pihaknya berharap agar pemerintah provinsi dan pusat memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur utamanya jalan di Madura.
Dalam kesempatan tersebeut Noer Tjahya juga sempat menagih janji kampanye Pasangan Soekwaro-Saifullah (Karsa) yang saat kampanye Pilgub menjanjikan akan membangun jalan di Sampang.
“Saat kampanye Karsa berjanji akan memprioritaskan pembangunan jalan di Sampang, lantas mana buktinya,” ungkapnya yang disambut tepuk tangan peserta Forpimda.
Tuntutan akan perhatian dan kepedulian pemerintah provinsi terhadap pembangunan Madura bukan hanya disuarakan Bupati Sampang saja tetapi juga Kepala Daerah lainnya. Bupati Sumenep Abuya Busro juga mengeluhkan kebijakan pemerintah dalam menghapuskan subsidi minyak tanah (mitan) di wilayah Kepulauan. Padalah proses konversi baru berjalan 15 persen, namun subsidi sudah dihapuskan.
“Mitan bagi warga kepulauan bukan hanya untuk kebutuhan dapur saja, tetapi juga untuk keperluan melaut. Lantas bagaimana nasib masyarakat nelayan tersebut ketika mitan distop,” protesnya. Apalagi lanjut Busro, selama ini nasib nelayan di Kepulauan sudah relatif tertekan oleh harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tinggi. Selain itu, minimnya pasokan listrik membuat penderitaan warga kepulauan semakain bertambah.
Di hadapan Wakil Gubernur Jatim Saifullah, Busro juga mengeluhkan soal tindak lanjut judicial review terhadap Kepmendagri 8/2008 tentang Block Maleo yang telah dimenangkan Pemkab Sumenep.
“Kepmendagri 8/2008 tidak menguntungkan Sumenep,” tegasnya. why
