Ilustrasi: Kompas.com
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali membahas penanganan lumpur Lapindo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (25/4/2011). Presiden mengatakan, setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan terkait penyelesaian kasus lumpur Lapindo yang telah berlangsung sejak tahun 2006.
“Pertama adalah mengatasi luapan lumpur itu sekaligus mencegah luapan baru yang tentu akan memberikan dampak negatif kepada masyarakat di sekitar luapan lumpur itu. Itu suatu pekerjaan,” katanya.
Kedua, lanjut Presiden, adalah terkait ganti rugi kepada masyarakat yang menjadi korban luapan lumpur tersebut. “Kerangka penyelesaiannya ini dilakukan oleh perusahaan Lapindo,” tegas Presiden.
Sementara itu, pada poin ketiga, Presiden meminta agar infrastruktur di sekitar daerah luapan lumpur bisa berfungsi kembali sehingga tidak mengganggu kegiatan ekonomi lokal masyarakat Sidoarjo pada khususnya, pada masyarakat Jawa Timur pada umumnya. Pada kesempatan tersebut, Presiden meminta agar daerah di sekitar luapan lumpur dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, serta kegiatan yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang.
Turut hadir pada rapat tersebut Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Sunarso. Kompas.com
