ilustrasi: syaifulbahrizone.files.wordpress.com/
PDI Perjuangan mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait ancaman keterpurukan ekonomi akibat pelaksanaan perdagangan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA).
Perjanjian perdagangan yang diteken awal 2010 itu sampai sekarang sama sekali tidak bermanfaat bagi perekonomian nasional, khususnya di Jawa Timur.
Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, H Sirmadji Tj, saat ini terjadi defisit perdagangan sebagai ekses pelaksanaan ACFTA. Defisit perdagangan itu, secara nasional telah mencapai 7 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 60-an triliun.
Khusus di Jatim, pada tahun 2010 ekses perdagangan ACFTA telah menyebabkan defisit perdagangan untuk non-migas mencapai 1,2 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 10,64 triliun. Besaran defisit ini, kata Sirmadji, jumlahnya melebihi Perubahan APBD tahun 2010 yang sebesar Rp 10,51 triliun.
Penyebab defisit perdagangan dengan ACFTA, jelasnya, ada enam komoditas utama yang seluruhnya menjadi andalan kinerja usaha kecil dan mikro di Jawa Timur. Keenam komoditas itu adalah, tekstil, garmen, hasil pertanian, makan-minuman, furnitur, dan mainan anak.
Dengan demikian, lanjut dia, pelaksanaan ACFTA yang baru berjalan 15 bulan saja, sudah menjadi ancaman serius perekonomian nasional dan Jatim. “Jika hal ini dibiarkan terus berlanjut, maka usaha kecil dan mikro akan segera gulung tikar, dan secara langsung akan menambah pengangguran,” tandas Sirmadji, Minggu (24/4/2011).
Pun di sektor pertanian di Jawa Timur sebagai sumber nafkah mayoritas penduduk, ternyata juga tidak akan mampu bersaing di era ACFTA. Kata Sirmadji, selain kehilangan kesempatan ekspor, juga akan kehilangan daya saing di dalam negeri sendiri.
Sudah terbukti, sebut dia, beberapa bulan lalu produk pertanian berupa sayur dan rempah-rempah, kalah bersaing di pasaran lokal. Pasar-pasar tradisional pun sudah dibanjiri cabe China.
“Ini ironis. Jika dibiarkan, petani pun akan terdesak dan akhirnya menjadi penggangguran baru,” katanya.
Persoalan ancaman bagi ekonomi kalangan bawah inilah, imbuh Sirmadji, yang perlu mendapat perhatian Gubernur Jatim. Melalui Fraksi PDI Perjuangan secara resmi hal ini sudah disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Jatim yang juga dihadiri petinggi birokrasi Jatim, Kamis (21/4/2011) lalu. Tribunnews
