Enggan Intervensi Kisruh Blok West Madura

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa tak ingin ikut campur dalam sengketa perebutans aham di Blok West Madura. “Saya tidak bisa mengintervensi, karena itu kewenangan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral),” ujarnya seusai rapat kerja di Istana Bogor, Jawa Barat.

Namun, menurut dia, begitu kontrak habis sejatinya tak ada istilah perpanjangan kontrak. Sebab, hak eksplorasi kembali ke pemerintah. Hatta berucap, “Setelah ada di pemerintah, baru kita duduk bersama-sama. Ini punya pemerintah 100 persen. You maunya bagaimana?”

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mempertanyakan pengalihan saham Kodeco dan China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) ke perusahaan lain. Kontrak Blok West Madura Offshore akan berakhir pada 7 Mei mendatang.

Namun hingga kini pemerintah belum memberi kepastian soal perpanjangan kontrak. Padahal pihak yang terlibat sudah menyatakan kesanggupan mendapatkan jatah di blok di lepas pantai Jawa Timur itu.

Meski perpanjangan kontrak belum disetujui, pemerintah justru menyetujui pengalihan saham milik Kodeco dan CNOOC kepada dua perusahaan lokal, yakni Pure Link Investment Ltd dan PT Sinergindo Citra Harapan pada akhir Maret lalu.

Aksi pengalihan saham menjadi pertanyaan Pertamina, yang sejak dua tahun lalu ingin memperluas porsi kepemilikan sahamnya. Apalagi hingga kini perusahaan minyak dan gas pelat merah itu belum mendapat kepastian soal permintaan pengelolaan 100 persen di West Madura. TI

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2019. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim