Musrembang Jatim Prioritaskan Disparitas dan Infrastruktur

Suasana Musrenbang Provinsi Jatim 2012 di Ballroom Grand City, Surabaya Senin (18/4).

Kritikan Bank Dunia terkait masalah disparitas (kesenjangan) dan infrastruktur jalan di kabupaten/kota, ternyata mendapat perhatian serius dari Pemprov Jawa Timur. Bahkan kedua masalah itu masuk dalam program prioritas Jatim di tahun 2012.

Hasil  penilaian Bank Dunia pada provinsi se Indonesia, Jatim merupakan salah satu provinsi yang terbaik meski disertai kritikan. Diantaranya merekomendasikan pentingnya jalan kabupaten, karena akses perdagangan akan lancar bila sarana dan prasarananya baik. Kemudian penguatan fungsi pelabuhan laut.

Artinya dari sisi perdagangan pelabuhan laut, harus sesuai dengan standart internasional. Oleh karena itu  sudah saatnya pelabuhan direvitalisasi. Kritikan terakhir Bank Dunia yaitu revitalisasi sektor pertanian, manufaktur kawasan industri dan mendukung integrasi daerah maju dan tertinggal.

Untuk tahun 2012, ada lima program prioritas, yakni menekan angka kemiskinan, pro lingkungan, memperhatikan disparitas  wilayah, infrastruktur dan peningkatan Index  Pembangunan Manusia.

Sesuai data BPS Jatim pada 2009, tingkat pengangguran sebesar 5,58% dan pada 2010 turun menjadi 4,91%. Pada Agustus 2010 sebesar 4,25% kemudian pada  2011 diprediksi 3,5-4 %. Pada rancangan saat ini diharapkan tingkat pengangguran bisa turun hingga  3,0-3,5%.

Menurut Wakil Gubernur Jawa  Timur Drs. H. Saifullah Yusuf saat membuka Musrenbang  Provinsi Jatim 2012 di Ballroom Grand City, Senin (18/4), selama ini Jatim memang mendapat pujian terhadap perkembangan pembangunan di Jatim, namun pihak Bank Dunia juga melancarkan kritik karena adanya disparitas yang cukup jauh antara penduduk kota dan desa.  Selain itu masalah infrastruktur jalan di kabupaten/kota juga sangat buruk, sehingga sangat mengganggu laju perekonomian.

Ia juga mengakui semenjak reformasi sudah ada disparitas dan kurangnya singkronisasi program pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. ‘’Saat ini, itulah yang akan dihapuskan dan akan dimulai sesuai kebutuhan masyarakat. Kita harus melakukan singkronisasi program antara Pemprov dengan Pemkab/Pemkot agar bisa bersama-sama mengatasi masalah ini,” kata Wagyb yang biasa disapa Gus Ipul ini.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Kementerian Keuangan RI akan membuat regulasi  yang mengatur perimbangan keuangan daerah.  Nantinya, bila suatu daerah berprestasi dalam menjalankan programnya berjalan di masyarakat, Kemenkeu RI memberikan penghargaan uang dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). “Nah, DAK inilah yang akan dimanfaatkan Pemda untuk mengecilkan disparitas wilayah. Harapannya dapat mengurangi pengangguran dan mengurangi kemiskinan,” kata Gus Ipul

Musrenbang  Provinsi  Jatim 2011 untuk menyusun rancangan akhir RKPD Provinsi Jawa  Timur merupakan forum musyawarah pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif yang akan menghasilkan kesepakatan untuk  menyusun Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Timur 2012.  Hal Tersebut diatur dalam  UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ayat 2 pasal 22 PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No 8 Tahun 2008 tentang, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pada RKPD Jatim 2012 sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan derivasi (turunan) RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014 yang diantaranya memuat kerangka ekonomi regional, kebijakan keuangan daerah, program dan kegiatan yang pendanaannya disamping investasi publik  juga dukungan dari partisipasi masyarakat.

Ditemui ditempat yang sama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi (Bappeprov) Jatim, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim Dr. Ir. Zainal Abidin mengakui masalah disparitas juga karena disebabkan oleh naiknya pendapatan perkapita. “Target utama kami di tahun 2012 adalah menurunkan angka disparitas dengan melakukan pembenahan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM),” katanya.

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2019. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim