Pelabuhan Tanjung Perak
Kementerian Perhubungan memfasilitasi penyelesaian kemelut antara PT Pelindo III dengan PT Pelabuhan Jawa Timur I yang ingin menjadi bagian dalam pengelolaan salah satu terminal di Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur diketahui melayangkan surat kepada Menteri BUMN, Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan yang meminta agar sejumlah terminal di Jawa Timur yang dikelola oleh Pelindo III agar diserahkan kepada pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Sunaryo mengatakan pihaknya sudah mempertemukan Direktur PT Pelindo III dan PT Pelabuhan Jawa Timur I untuk mencarikan solusi terbaik.
Menurut dia, pihaknya tidak bisa memutuskan atau mengabulkan keinginan PT Pelabuhan Jawa Timur I untuk mengelola terminal yang selama ini dikelola oleh Pelindo III. “Sudah dilakukan pertemuan dan hasilnya positif,” katanya, hari ini.
Dirjen menjelaskan kemelut antara kedua BUP itu diharapkan bisa diselesaikan secara baik-baik dengan tunduk kepada aturan perundang-undangan yang tinggi yakni UU No.17/2008 tentang Pelayaran.
Menurut dia, keinginan PT Pelabuhan Jawa Timur I untuk menjadi pengelola beberapa terminal di Jatim itu sah-sah saja. “Tetapi keinginan itu belum tentu dikabulkan. Makanya, kami fasilitasi untuk bertemu,” katanya.
Lukman Ladjoni, Direktur PT Pelabuhan Jawa Timur I, mengatakan perseroannya didirikan dengan kepemilikan saham mayoritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur yakni sebesar 51%.
Menurut dia, UU No.17/2008 tentang Pelayaran membuka kesempatan kepada swasta dan pemerintah daerah untuk menjadi operator pelabuhan. “Aset yang dikelola Pelindo III sekarang adalah aset negara yang akan dipisahkan,” katanya. BI
