Prof Dr Hotman Siahaan
Pemprov Jatim diminta fokus mengatasi persoalan disparitas pembangunan antar wilayah. Apalagi, indeks disparitas antar wilayah menjadi satu-satunya indikator utama pembangunan di Jatim yang belum mencapai target.
Sementara empat indikator utama lainnya seperti tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) sudah mencapai target yang ditetapkan. Harapan ini disampaikan pakar sosiologi dari Kampus Unair Surabaya Prof Dr Hotman Siahaan saat menjadi pembicara pada Seminar Indikator Makro Ekonomi dan Sosial di Kantor Bappeda Jatim, Selasa (5/4) kemarin.
Menurut Hotman, simpul-simpul disparitas pembangunan wilayah tersebut berada di kepulauan dan pesisir. Oleh karenanya, perlu ada orientasi yang lebih serius dalam membidik wilayah ini. Jawa Timur lanjut Hotman, sebenarnya sudah secara serius menggarap kemiskinan ini melalui program Jalinkesra yang sudah memasuki periode kedua. Melalui program ini, terbukti mampu menekan jumlah keluarga miskin di Jatim. Namun demikian Hotman mengakui bila ada beberapa kasus Jalinkesra yang tidak tepat sasaran.
“Validitas data yang digunakan mempengaruhi keberhasilan program seperti ini (Jalinkesra, red). Bahkan akibat data yang tidak valid acap menimbulkan konflik horizontal,” tambahnya lagi. Oleh karenanya, Hotman meminta agar Badan Pusat Statistik (BPS) selalu meng up date datanya agar sesuai dengan yang ada di lapangan.
Dalam acara yang dihadiri sekitar 40 instansi tersebut Hotman juga mengingatkan release Bank Dunia yang mengritik realisasi program pengentasan kemiskinan yang tidak tepat sasaran. Dana pengentasan kemiskinan yang dibiayai Bank Dunia yakni melalui PNPM Mandiri ternyata tidak mampu secara signifikan mengentaskan kemiskinan.
“Alokasi dana yang lebih banyak diarahkan pada insfrastruktur tidak banyak membantu masyarakat miskin,” tambahnya. Selain Hotman, hadir juga Kepala BPS Jatim Irlan Indrocahyo SE MSi yang memaparkan data-data perkembangan pembangunan di Jatim. Kabid Statistik dan Pelaporan Bappeda Jatim Ir Taufik Kartiko, MSi di sela-sela acara menjelaskan forum seminar tersebut digelar selain untuk memaparkan up date data yang dibuat BPS, juga untuk mengklarifikasi data-data yang direlease BPS tersebut dengan SKPD yang terkait. (why)
