Diskriminatif Kebijakan, Kepulauan Sumenep Minim Infrastruktur

Perahu milik warga kepulauan Sumenep menjadi tumpuan hidup

Bagai anak tiri, itulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kebijakan Pemkab Sumenep atas perkembangan wilayah kepulauan.  Banyak kalangan menilai, selama ini kebijakan yang dijalankan tak berpihak pada semua masyarakat alias tak ada pemerataan pembangunan. Indikasinya antara wilayah satu dengan lainnya mengalami perbedaan perkembangan, baik perekonomian, kesehatan dan pendidikan. Contoh kecil, kepulauan dan daratan sangat jauh berbeda dalam segi apapun, termasuk infrastruktur. Wilayah kepulauan ibarat anak tiri yang selalu mengalami ketimpangan luar biasa dengan perkembangan di wilayah daratan.

Hal itu ditemukan setelah anggota dewan melakukan reses di beberapa wilayah kepulauan. Di antaranya kepulauan Giliraja, Kepulauan Giligenting,  Kecamatan Giligenting dan Kepulauan Sapeken, Kecamatan Sapeken.

“Ini merupakan kesalahan kebijakan pemerintah sehingga pembangunan di kepulauan tidak merata. Ada diskriminasi kebijakan bagi warga kepulauan,” kata Subaidi, anggota dewan asal dapil II, mencakup Kecamatan Lentang, Saronggi dan Giligenting, Minggu (3/4).

Selain itu, lanjut  Subaidi, pengangguran juga sangat dominan di daerah kepulauan. Tapi yang sangat memperihatinkan adalah minimnya infrastruktur yang merupakan dampak dari diskriminasi kebijakan pemerintah.

“Dengan kondisi infrastruktur yang sangat minim, kami sebagai anggota legislatif akan terus melakukan langkah-langkah politis sehingga kebijakan pemerintah tidak lagi berpihak pada warga daratan saja,”tambahnya.

Politisi PPP itu menegaskan, hasil reses yang ia lakukan akan dibahas dalam

fraksinya, kemudian akan diparipurnakan. Dalam pembahasan paripurna mendatang, pihaknya berjanji akan memperjuangkan nasib warga kepulauan yang sangat terdiskriminasi oleh kebijakan pemerintah itu.

“Kami tetap akan terus mengawal nasib rakyat utamanya di kepulauan. Karena kami sebagai Ketua Komisi D, sejak dulu telah mewanti-wanti setiap perekrutan PNS atau tenaga kontrak, baik tenaga pendidik maupun kesehatan untuk mengedepankan kepentingan warga setempat. Untuk minimnya infrastruktur kami tetap koordinasikan di fraksi agar ditindak lanjuti oleh komisi yang bersangkutan,” tegasnya.

Senada dengan Subaidi, anggota dewan asal PKS, Nur Asur mengatakan untuk wilayah Kepulauan Sapeken, Kecamatan Sapeken mengalami  nasib sama dengan kepulauan yang lain, yaitu minimnya infrastruktur.

“Di kepulauan Sapeken, sekitar 40 persen jalan belum tersentuh oleh program pemerintah. Yang sangat memperihatinkan, di wilayah ibukota Kecamatan Sapeken, jalan utama kondisi jalan masih belum teraspal. Jalan protokolnya masih berupa jalan makadam,”kata nur Asur.

Nur asur menegaskan di wilayah kepulauan jumlah gedung sekolah  sangat minim. Ada SD yang memiliki 6 kelas dan ada 4 SD yang bangunannya nyaris roboh. (sul)

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2019. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim