Ilustrasi
Lapter Blimbingsari Banyuwangi mulai melayani penerbangan komersial dengan kapasitas penumpang lebih besar. Sepekan ini, operator Sky Aviation telah mengoperasikan pesawat jenis Fokker berkapasitas 70 seat untuk melayani penerbangan komersial rute Banyuwangi- Surabaya pp dan Banyuwangi – Denpasar. Sebelumnya warga hanya dilayani pesawat jenis Grand Caravan berkapasitas 9 seat.
Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Wahid Wahyudi menjelaskan pengoperasian pesawat dengan kapasitas lebih besar menjadi indikasi pembukaan akses moda udara di Banyuwangi diminati. Apalagi demand masyarakat memilih transportasi udara sudah bukan domonasi kalangan menengah atas lagi.
“Dari evaluasi yang dilaporkan Pemkab Banyuwangi load factor penerbangan jalur ini rara-rata mencapai 70 persen,” katanya kepada Bhirawa, Minggu (27/3).
Penerbangan Surabaya – Banyuwangi dengan frekuensi 3 kali seminggu memberi manfaat besar bagi masyarakat khususnya kalangan pebisnis sebab mereka bisa menghemat waktu perjalanan. Selama ini perjalanan lewat darat membutuhkan waktu minimal sekitar delapan jam. Waktu perjalanan darat lebih lama bila lumpur Lapindo Sidoarjo meluap hingga ke jalan raya dan rel kereta api. Dengan pesawat, Surabaya-Banyuwangi bisa ditempuh antara 45-60 menit dengan tarif sekitar Rp 700 ribuan per orang.
Pemprov Jatim lanjut Wahid berharap pengoperasian Lapter Blimbingsari mampu menggairahkan pertumbuhan ekonomi di sekitar daerah Banyuwangi. Apalagi daerah sekitar Banyuwangi seperti Jember, Lumajang, Bondowoso dan Situbondo memiliki potensi ekonomi terutama di bidang pertanian, perkebunan dan pariwisata.
Informasi dari Satker UTD Lapter Blimbingsari, selain Sky Aviation, maskapai Lion Air saat ini juga masih mengurus izin rute penerbangan Banyuwangi-Surabaya pp. Potensi pasar dengan indikasi kian diminatinya rute tersebut menjadi daya tarik bagi maskapai Lion Air untuk bersaing.
Tak hanya di Banyuwangi, Pemprov juga menyeriusi pengoperasian Lapter Bawean di Gresik. Ditargetkan akhir tahun ini persoalan pembebasan lahan tuntas dan tahun depan pembangunan fisik bisa diselesaikan. “Dengan memperhitungkan kondisi yang ada, kami targetkan akhir 2013 lapter bisa dioperasikan,” katanya.
Menurut Wahid, potensi di Bawean juga tak kalah menarik dengan daerah sekitar Banyuwangi. Selain potensi perikanan melimpah, Bawean juga memiliki keindahan Danau Kastoba yang bisa dijual untuk wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal. Bawean juga memiliki rusa yang disebut-sebut menjadi satu-satunya spesies langka di dunia. Sayangnya potensi itu terkendala karena moda transportasi ke pulau ini minim. Karena itu pengoperasian lapter bisa menjadi moda alternatif seiring kerapnya kapal tak beroperasi karena dihadang ombak tinggi.
“Dalam jangka panjang pembukaan lapter di berbagai daerah diharapkan mampu memecah pusat ekonomi di Jatim, tak hanya terkonsentrasi di Surabaya saja,” katanya.
Setelah pembebasan lahan tersendat-sendat, Lapter Bawean mendapatkan kucuran Rp 2,1 miliar dalam APBD Kabupaten Gresik 2011. “Tim Anggaran bersama Badan Anggaran telah mengalokasikan Rp 2,1 miliar untuk pembebasan lahan lapter yang tersisa 3,5 hektare dari kebutuhan lahan seluas 60 hektare,” kata Yetty Sri Suparyati, Sekretaris Tim Anggaran Pemkab Gresik..
Dijelaskan Yetty yang juga Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gresik, pembebasan lahan untuk lapter memang menjadi tanggung jawab pemkab. Pihaknya akan terus melakukan pendekatan kepada pemilik tanah. Dengan harga penawaran tetap Rp 60 ribu per m2 pihaknya optimistis pembebasan tanah bisa tuntas tahun ini.
Sekadar informasi, alotnya pembebasan lahan untuk Lapter Bawean karena ganti rugi tak ada titik temu. Sebanyak 28 pemilik lahan yang akan digunakan untuk runway ini menolak harga penawaran pemkab sebesar Rp 60 ribu per m2, meskipun harga ini lebih tinggi dari banderol yang dipatok tim apprasial atau penaksir sebesar Rp 40 ribu per m2. Pemilik lahan ngotot minta harga Rp 100 ribu per m2, dan tuntutan harga itu masih di luar ganti rugi tanaman yang ada di lahan.
Akses Alternatif
Wahid menjelaskan Pemprov Jatim bersama dinas dan instansi terkait saat ini juga menyiapkan akses alternatif menuju Bandara Abdul Rachman Saleh Malang untuk memberikan kenyamanan para penumpang.
Karena berada di lingkungan TNI, para penumpang selama ini menjalani pemeriksaan ketat saat keluar masuk bandara. “Kondisi ini kadang membuat penumpang tak nyaman,” kata Wahid.
Untuk memberi kenyamanan para penumpang pihaknya memfasilitasi pembangunan akses alternatif ke bandara tanpa melewati wilayah TNI. Nantinya akses jalan masuk dan keluar ke bandara untuk militer dan sipil dipisah. Akses sepanjang 1,9 km tersebut saat ini dalam proses penyelesaian. Pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemkab Malang dan proyek fisik didanai Pemprov Jatim.
Selain itu kata Wahid Pemprov juga meningkatkan sejumlah fasilitas fisik lainnya seperti
membangun apron, taxi way dan terminal kedatangan dan keberangkatan sehingga seluruh fasilitas penumpang tak bercampur dengan milik militer. “Kami telah usulkan ada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bandara Abdul Rachman Saleh agar penanggung jawab bandara menjadi jelas dan pengelolaannya bisa lebih baik. Sudah ada koordinasi dengan Bandara Abdul Rachman Saleh, Pemkab Malang dan instansi terkait lain, saat ini masih menunggu kajian gubernur dan menetapkan personel. Semua nanti dituangkan dalam SK Gubernur,” katanya. tis
