ilustrasi:prudentialsurabaya.blogspot.com
Tak kurang dari 20 rumah sakit di Singapura berencana ekspansi ke Jawa Timur. “Rencananya mereka bertemu dengan Gubernur Jatim pada Kamis (24/3),” kata Direktur RSUD dr Soetomo, Slamet R. Yuwono di kampus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Rabu (23/3).
Tapi Slamet mengaku belum mengetahui bentuk investasi mereka. “Yang jelas, mereka beralih ke Indonesia, karena mereka sudah kalah dengan Korea dan Vietnam, sehingga mereka bermaksud menjemput bola dengan datang langsung ke Indonesia, di antaranya masuk Jatim,” terang Slamet.
Pihaknya berharap kedatangan Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Dr Ahmad Nizar Shihab Sp.An akan membantu kalangan rumah sakit di Indonesia untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
“Masyarakat belum mempunyai trust (kepercayaan) akibat mahalnya biaya kesehatan, padahal mahalnya biaya kesehatan itu akibat harga alat-alat kesehatan dari luar ke Indonesia dikenai pajak. Di Singapura, pajak untuk alat-alat kesehatan itu nol persen,” katanya.
Menurut dia, pajak dari alat-alat kesehatan itu mungkin membuat pemerintah dapat meraup Rp4 triliun, tapi pemerintah akan tetap mengeluarkan biaya sebesar itu untuk memberikan pelayanan pengobatan kepada masyarakat.
“Padahal, kalau biaya layanan kesehatan murah akan mampu dibiayai masyarakat tanpa bantuan pemerintah, sehingga pemerintah dapat mengalihkan untuk peningkatan mutu layanan kesehatan yang akan menumbuhkan `trust` dari masyarakat,” katanya.
Selain itu, ia juga mengharapkan bantuan Komisi IX DPR RI untuk memikirkan mahalnya obat di Indonesia akibat 80 persen bahan obat itu berasal dari impor. Hal itu tidak seharusnya terjadi bila DPR memberi dukungan tenaga-tenaga kesehatan di Indonesia untuk melakukan penelitian.
“Ironisnya, tenaga ahli kita diambil Singapura untuk melayani masyarakat kita sendiri yang telanjur memiliki `trust` kepada rumah sakit di Singapura dan negara lainnya. Kami tidak akan melarang mereka, tapi mereka perlu diatur, baik dengan UU maupun Perda,” katanya.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR RI Arif Minardi menyatakan investasi dari Singapura itu sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk keuntungan bangsa dan negara Indonesia sendiri.
“Kita `kan kekurangan rumah sakit, terutama rumah sakit dengan layanan kesehatan untuk kelas 3 (kelas ekonomi) yang hanya 45 ribu tempat tidur. Sementara kita membutuhkan layanan kelas 3 sebanyak satu juta tempat tidur,” katanya.
Oleh karena itu, katanya, pihak asing dapat diminta untuk menyediakan layanan kesehatan untuk kelas 3, meski mereka melayani untuk masyarakat yang kaya, bahkan mereka juga diminta untuk memanfaatkan dokter atau tenaga kesehatan lokal.
“Itu akan mendorong penyerapan tenaga ahli kita sendiri dan juga alih teknologi, bahkan mereka akan dapat mendorong persaingan kualitas, sehingga kualitas layanan kesehatan di Indonesia akan meningkat dengan sendirinya,” katanya.
Ia menambahkan, hal itu tidak terlalu mengkhawatirkan, karena UU Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah mengatur masuknya tenaga asing ke Indonesia dengan persyaratan ahli teknologi, pemanfaatkan tenaga ahli lokal, dan sebagainya.
“Obat tradisional juga sangat mungkin dimasukkan dalam layanan medis dunia kedokteran modern, namun keilmiahan kandungan obat tradisional dari tanaman itu perlu ditingkatkan agar dapat dipertanggungjawabkan,” kata politisi PKS itu.
Apalagi, Menteri Kesehatan dalam rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu sudah setuju tentang obat tradisional sebagai resep di rumah sakit pemerintah. “Tinggal bimbingan ilmu pengetahuan agar kandungan resep yang diberikan kepada pasien bisa terukur (dosis),” kata anggota Komisi IX lainnya, Dina Mahdi. (Ant)
