Gubernur Jawa Timur Soekarwo
Anggota Komisi I DPR RI asal daerah pemilihan VII Jawa Timur, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengapresiasi inisiatif Gubernur Jawa Timur Soekarwo atau yang akrab disebut Pak De Karwo bertemu dengan seluruh anggota DPR RI asal Jawa Timur, di Hotel Sultan Jakarta, Senin malam, (7/3).
Dalam sambutannya, Ibas menyambut positif silaturahmi seperti ini karena antara daerah dan pusat harus memiliki persamaan pandangan terhadap pembangunan di daerah.
“Hal ini positif karena pusat dan daerah harus membangun komunikasi yang intensif sehingga kami bisa mendapatkan informasi langsung dari kepala daerah terpilih tentang perkembangan pembangunan serta seluruh kendala yang dihadapi Propinsi Jawa Timur,” ungkap Sekjen partai Demokrat ini.
Hal positif lainnya menurut Ibas, dengan adanya informasi perkembangan di daerah Jawa Timur, akan menciptakan sinergi pembangunan antarstakeholders, legislatif pusat dan eksekutif daerah sehingga sinergi dalam bentuk pengawasan dan penganggaran dapat berjalan selaras dan sesuai rencana. Ibas juga mengapresiasi kinerja pemerintahan Jatim yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6.67 % tahun 2010.
Sementara Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) di Jawa Timur yang kini di peringkat 18 harus terus ditingkatkan.
“Harapan saya, IPM Jawa Timur bisa terus meningkat di masa mendatang dan bisa berada di peringkat sepuluh besar di Indonesia,” tambah Ibas.
Ibas juga mendukung gubernur Soekarwo memberikan prioritas pembangunan seperti program infrastruktur Jalur Lintas Selatan (JLS) di ruas Trenggalek, yang diharapkan bisa memberikan pemberdayaan maksimal untuk wilayah Selatan Jawa Timur. Politisi muda ini mengharapkan proyek infrastruktur di Jawa Timur bisa selesai tepat waktu sehingga bisa segera mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Timur.
Pada acara yang juga dihadiri politisi PDIP, Pramono Anung dan wakil ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso tersebut, Ibas juga memberikan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah Jawa Timur, yaitu permasalahan serapan anggaran APBD. Menurutnya, kecilnya serapan anggaran di triwulan I sampai triwulan III, dan kemudian berlomba-lomba untuk menghabiskan di triwulan IV harus diperbaiki.
“Pola seperti ini mesti bisa dihindari dan berusaha untuk memaksimalkan anggaran secara lebih merata dan lebih proporsional di setiap triwulan,” ujar anggota Badan Anggaran DPR RI ini memberikan masukan. (*)
