Lima RS Pemprov Belum Lakukan Analisis Jabatan

Ratnadi Ismaon, SH

Sebanyak 46 Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) sudah melakukan Analisis Jabatan (Anjab), sayangnya langkah ini tidak diikuti oleh lima rumah sakit milik Pemprov Jatim. Hingga sekarang rumah sakit itu belum melakukan Anjab.

Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim, Ratnadi Ismaon, SH mengatakan, dari hasil Anjab yang dilakukan oleh semua SKPD itu nantinya akan dianalisa mana saja SKPD yang kekurangan atau kebanyakan pegawai.

Kemudian Biro Organisasi Jatim akan melakukan Analisa Beban Kerja (ABK) dan Standar Kompetesi Jabatan (SKJ). “Target kami tahun ini ABK dan SKJ harus bisa selesai. Sekarang kita sudah mulai melakukan penyusunan jumlah setelah melihat hasil Anjab yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. Hanya lima rumah sakit milik Pemprov yang belum melakukan Anjab,” kata Ratnadi, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (8/3).

Lima rumah sakit yang belum melakukan Anjab adalah, RSUD Dr. Soetomo Surabaya, RSUD Dr Saiful Anwar Malang, RSUD Dr Soedono Madiun, Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.

Padahal sekitar Bulan Desember 2010, pihak Biro Organisasi Setdaprov Jatim sudah mengirimkan surat agar kelima rumah sakit itu melakukan Anjab.

“Kami berharap kelima rumah sakit itu bisa segera melakukan Anjab, agar kami bisa melakukan analisa ABK maupun SKJ dan menghitung uraian tugasnya. Jika mereka tidak bisa melakukan Anjab, Biro Organisasi siap membantu,” tandasnya.

Dari data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, saat jumlah PNS dilingkungan Pemprov Jatim berjumlah 23.045, mereka tersebar di 51 SKPD. SKPD yang memiliki pegawai paling banyak adalah RSUD DR. Soetomo sebanyak 3079 orang, PU Bina Marga 2.202 pegawai, RSUD Saiful Anwar 1.540 pegawai, Dinas Kesehatan 1.252 dan Dinas Pertanian 1.224 pegawai.

Disisi lain ternyata ada SKPD yang memiliki pegawai tidak lebih dari 100 orang, seperti Badan Penanaman Modal (BPM) hanya 77 orang, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) hanya 78 orang, dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) hanya 98 orang, Badan Narkotika Provinsi (BNP) hanya 40 orang.

Ia mengaku setiap SKPD struktur oragnisasinya tidak sama, sehingga jumlah staf atau karyawan antar SKPD juga tidak sama karena harus disesuaikan dengan beban kerjanya. “Itulah mengapa perlunya Anjab agar bisa menentukan ABK dan SKJ masing-masing SKPD. Selain itu agar tidak ada SKPD kelebihan atau kekurangan PNS,” kata mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Jatim itu.

Lebih lanjut ia menjelaskan, nantinya hasil Anjab, ABK dan SKJ akan diserahkan ke Gubernur Jatim. “Pak Gubernur yang menentukan jumlah idealnya masing-masing SKPD,” katanya.

Sementara itu, Kabag Tata Usaha, RSJ Menur Surabaya, Sukatno mengakui kalau RSJ Menur masih melakukan Anjab. Alasannya karena jumlah pegawainya cukup banyak. Dari data di BKD bulan Februari 2011, PNS yang bertugas di RSJ Menur berjumlah 332 pegawai. “Jumlah pegawai kami cukup banyak dan saat ini Anjab di RSJ Menur masih dalam proses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai,” katanya saat dihubungi melalui telpon genggamnya, kemarin, Selasa (8/3)

Sebelumnya, Setdaprov Dr Rasiyo, MSi dalam sambutannya di Rakorda Kepegawaian yang digelar di Kota Batu beberapa waktu lalu mengatakan, berdasarkan pada analisis dan pendapat dari para pengelola kepegawaian terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh para pengelola kepegawian.

Diantaranya adalah formasi, jumlah, komposisi dan distribusi PNS belum proporsional sesuai kebutuhan riil organisasi, sehingga ada beberapa SKPD  yang belum bisa memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan kompetensi dasar, seperti tenaga teknis strategis  misalnya penyuluh lapangan, pertanian, peternakan, perikanan dan koperasi UMKM.  Demikian juga untuk formasi pekerja pendukung seperti pengawas kendaraan bermotor dan pengawas transportasi.

Kemudian permasalah kedua posisi–posisi strategis di satuan kerja sekarang adalah  hasil rekruitmen dan hasil pengkaderan tahun 80-an. Sebagian dari mereka sudah banyak yang pensiun, dan sebagian lagi menjelang purna tugas. Jumlah PNS pensiun tahun 2009 dan 2010 hampir mencapai 3.000 orang dan tahun 2011 jumlah PNS yang pensiun mencapai 1.228 PNS, tahun 2012 (1.252 pegawai), 2013 (1.212 pegawai), 2014 (1.221 pegawai) dan 2015 mencapai 1.307 PNS pensiun. (wwn)


Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2019. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim