Berharap Program Jalinkesra ke Kepulauan Berlanjut

Bertempat di sebuah Kafe di Jalan Asoka Sumenep, pertemuan klarifikasi dilangsungkan.

Munculnya pemberitaan dari media elektronik soal bantuan perahu program Jalinkesra Pemprov Jatim untuk warga di Kepulauan Sapeken membuat Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Jatim gusar.

Pasalnya, bantuan berbentuk perahu yang diserahkan ke para nelayan miskin di kepulauan Sumenep tersebut diberitakan ada yang tenggelam, ada yang dijual dan kualitas perahunya tidak memadai.

“Kami tidak main-main dengan program Jalinkesra ini. Jadi rasanya tidak mungkin hal tersebut terjadi,” ungkap Kepala Diskanla Jatim Ir R Kardani, MM saat dikonfirmasi kemarin. Tidak mau berpolemik dengan pemberitaan tersebut, Kardani lantas menugaskan Kasi Pengawasan dan Pengendalian Nur Wahidah untuk mengklarifikasi ke anggota Komisi D DPRD Sumenep Dul Siam yang pertama mengungkapkan kasus perahu Jalinkesra tersebut.

Bertempat di sebuah Kafe di Jalan Asoka Sumenep, pertemuan klarifikasi  itu pun dilangsungkan. Hadir dalam pertemuan tersebut selain Dul Siam dan pihak Diskanla Jatim adalah rekanan pengandaan perahu Aziz, Camat Sapeken Kusyairi dan Kades Sepanjang Hamsuri, tokoh masyarakat Sapeken Sudirman Fauzi dan dua anggota Komisi A DPRD Sumenep yakni Haji Ali dan Nur Rasul.

Di hadapan peserta pertemuan, Dul Siam mengakui memang  pihaknya membeberkan kasus bantuan perahu Jalinkesra ke media.

“Saya mendapatkan telepon dari masyarakat yang mengadukan masalah tersebut, dan sebagai wakilnya saya harus mengungkapkan hal ini ke publik,” tuturnya. Lebih lanjut menurut Dul Siam, statemen yang disampaikan tersebut lebih karena merespon pertanyaan media.

“Jadi saya tidak bermaksud mencari-cari masalah,” tambahnya lagi.

Ketika hal tersebut dikonfirmasikan kepada Camat dan Kades setempat yang mendapat bantuan, mereka membantah apa yang disampaikan Dul Siam. Kades Sepanjang Hamsuri misalnya, membeberkan masalah perahu yang dijual itu sebenarnya bukan dalam artian dijual fisik perahunya, tetapi hanya pemberian kompensasi kepada anggota kelompok yang keluar dari kelompok.

“Misalnya perahu itu untuk 8 orang, lantas ada satu anggota keluar dari kelompok. Maka yang keluar tersebut diberikan kompensasi dengan sejumlah uang,” jelasnya.

Sementara terkait dengan adanya perahu yang karam, Hamsuri menjelaskan bahwa karamnya perahu tersebut karena memang lemahnya perawatan dari para anggota kelompok.

“Mungkin karena hanya perahu bantuan, ada kelompok yang saling lempar tanggung jawan dalam perawatan perahu. Akhirnya karena bocor dibiarkan, lama-lama tenggelam,” jelasnya. Ketika ditanyakan nasib perahu yang tenggelam, Hamsuri menjelaskan bila perahu tersebut sudah diangkat dan kini tengah dalam perbaikan.

Menyikapi hal tersebut anggota Komisi A DPRD Sumenep Haji Ali yang ikut hadir dalam pertemuan menyarankan ke depan Pemprov Jatim  meningkatkan komunikasi dengan daerah ketika memberi bantuan semacam Jalinkesra tersebut.

Komunikasi lanjut politisi dari PPP itu diperlukan untuk meminimalisir terjadi penyimpangan di lapangan.

“Secara umum bantuan tersebut sudah memberi manfaat yang luar biasa bagi warga kepulauannya. Kalaupun ada kekurangan marilah itu kita benahi bersama-sama,” ungkapnya memberi saran. Di atas itu semua pihaknya berharap semua harus mendukung agar program jalinkesra ini tetap dilanjutkan untuk warga kepeualauan.

Sementara anggota Komisi A yang lain Nur Rasul mengingatkan persoalan yang muncul tersebut lebih karena kurangnya komunikasi. Oleh karenanya ke depan, harus dibenahi agar bantuan yang diniatkan membantu itu benar-benar dapat dimanfaatkan oleh warga kepulauan.

“Jangan sampai persoalan semacam ini justru malah menyurutkan langkah Pemprov Jatim untuk membantu masyarakat kepulauan,” tambahnya.

Kasi Pengawasan dan Pengendalian Diskanla Jatim Nur Wahidah, berjanji pihaknya akan meningkatkan komua daengan daerah, meski sebenarnya apa yang dilakukan provinsi selalu mengkomunikasikan dengan Pemkab Sumenep dalam hal ini Dinas Perikanand an Kelauatan Sumenep. Selain itu, Diskanla Jatim juga akan lebih cermat dalam melakukan verifikasi data penerima Jalinkesra nantinya.

“Lemahnya data RTSM rawan menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ungkap perempuan berjilbab ini lagi. (why)

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2020. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim