DPRD Pamekasan Panggil Bulog Terkait Raskin

Distribusi beras raskin yang akan jadi bahan bahasan DPRD Pamekasan

Komisi D DPRD Pamekasan, Selasa memanggil Badan Urusan Logistik setempat, terkait persoalan bantuan beras bagi masyarakat miskin di wilayah itu.

“Kami banyak menerima laporan dari masyarakat bahwa raskin di Pamekasan banyak yang tidak tersalurkan,” kata juru bicara komisi D DPRD Pamekasan, Iskandar, sesaat sebelum menghadiri pertemuan.

Ia menjelaskan pemanggilan Bulog ke DPRD Pamekasan tersebut, untuk meminta penjelasan secara langsung terkait persoalan yang selama ini terjadi di masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.

Keluhan yang disampaikan warga, sambung Iskandar, banyak warga yang tidak menerima bantuan raskin pada 2011 ini. Ia mengemukakan, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di desa tertentu, namun hampir di semua desa yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

“Makanya kami meminta perjelasan langsung kepada Bulog apa persoalan yang sebenarnya terjadi. Raskin ini kan merupakan hak masyarakat,” ucapnya, menambahkan.

Selain itu, dewan juga akan mempertanyakan dasar kebijakan Bulog yang mengubah sistem distribusi dari sebelumnya bayar ditempat dengan memungut uang terlebih dahulu pada masyarakat.

“Sebab perubahan sistem pembayaran ini juga menjadi keluhan di kalangan masyarakat. Kalau dulu kan sistemnya ada barang ada uang,” kata Iskandar.

Sedangkan pada sistem distribusi terbaru kali ini, pihak Bulog memungut uang lebih dahulu, dan sebagian masyarakat tidak setuju dengan cara seperti itu.

Selain Bulog, instansi lain yang juga dipanggil dewan terkait persoalan raskin di Kabupaten Pamekasan pada 2011 ini ialah Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

Kesra akan dimintai keterangan terkait tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi penanggung jawab distribusi raskin di tingkat kabupaten, serta sistem pengawasannya di lapangan.

“Kami juga akan meminta pertanggung jawaban kepada kedua institusi ini mengapa raskin ke-13 pada 2010 di Pamekasan gagal didistribusikan. Padahal sangat dibutuhkan masyarakat,” terang Iskandar.

Pertemuan komisi D DPRD Pamekasan membahas persoalan raskin dengan pihak Bulog dan Bagian Kesra pemkab setempat, Selasa ini, digelar di ruang pertemuan dewan dengan menghadirkan perwakilan dari berbagai fraksi dan komisi. (bhi)

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2019. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim