Mutasi Pemkab Nganjuk Bergulir

Ilusrasi

Gerbong mutasi pejabat di lingkup Pemkab Nganjuk, pertamakalinya bergulir di tahun 2011. Bupati Nganjuk Drs Taufiqurrahman melantik 42 birokrat berganti posisi dan sebagian lagi mendapatkan promosi jabatan.

Kebijakan ini diambil sebagai implementasi dari PP 41/2007 tentang strutur organisasi dan tata kerja (SOTK) pemerintah kabupaten/kota.

Di samping itu selama 5 bulan terakhir banyak dinas dan unit kerja yang tidak memiliki kepala dan dapat mengganggu kinerja masing-masing satuan kerja. Karena itu 17 Dinas, 5 Badan dan 6 Kantor harus segera dilakukan evaluasi terkait tata kerja dan struktur organisasi.

Satuan Kerja yang semula kosong adalah Kepala Dinas Dikpora (pendidikan pemuda dan olah raga) yang sebelumnya dirangkap jabatan oleh Drs Budiono Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA). Kini jabatan tersebut telah diisi oleh Dr. drh. Bambang Eko Suharto.

Kemudian jabatan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) yang lowong karena Drs Pudjianto pension, kini diisi oleh Drs Lishandoyo, MSi.

Sedangkan kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang yang lowong sejak lama, kini diisi oleh Ir Fadjar Judiono MS,i sebagai pejabat sementara. Kemudian Jabatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnakertrans) yang ditinggalkan Drs Supiyat karena pensiun kini dijabat oleh Drs  Moch Machfud, MM.

Sementara untuk pejabat eselon III, terdapat 2 camat dan sisanya meruakan kepala bagian di sejumlah satuan kerja yang ikut dalam gerbong mutasi 2011. Namun demikian, untuk jabatan sekretaris kabupaten yang saat ini dijabat oleh Drs Sumarlan hanya dalam hitungan hari akan lowong karena pension.

Menurut Bupati Taufiqurrahman saat melantik para pejabat, implementasi PP No 41/2007 di Pemkab Nganjuk juga memberikan kesempatan bagi beberapa kepentingan dengan berpedoman pada angka variabel yang ada.

Pemkab Nganjuk tidak mempergunakan pola maksimal dalam penyusunan struktur organisasi perangkat daerah. Skala prioritas, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah menjadi alat ukur terakhir dalam menetapkan kebijakan pemerintahan.

Padahal dengan dibentuknya Dinas dan Lembaga Tekhnis daerah yang lebih besar maka secara otomatis akan berdampak pada munculnya tunjangan jabatan, fasilitas kantor dan fasilitas buat pejabat yang bersangkutan.

“Pemkab Nganjuk sesuai PP 41/2007 berusaha menciptakan suatu lembaga yang ‘miskin struktur tetapi kaya fungsi’. Selain itu juga untuk untuk mengurangi pembengkakan anggaran pembiayaan,” terang Bupati Taufiqurrahman.

Karena itu, Bupati Taufiqurrahman menghimbau kepada pajabat yang baru dilantik diharapkan dapat menjalankan tugas sebaik baiknya sehingga segala kewajiban dapat terpenuhi. Semoga dengan gelaran mutasi ini segala tugas dari pemerintah dapat dijalankan demi kepentingan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Selain itu menurut Bupati Taufiqurrahman, mutasi adalah alat yang penting dan efisien untuk melakukan penilaian terhadap pejabat. Apakah kinerja yang bersangkutan meningkat atau menurun dari jabatan lainnya yang pernah dipegangnya.

Dari evaluasi ini akan diketahui kecocokan jabatan yang paling tepat untuk diberikan kepada stafnya, sesuai dengan disiplin ilmu, keterampilan, dan karakter yang dimiliki.

Dengan demikian, pimpinan dapat menempatkan pejabatnya pada jabatan yang paling tepat sesuai dengan kemampuannya (The right man on the right place).

Tanpa melakukan rotasi, maka pimpinan unit kerja tentu tidak akan pernah tahu kemampuan dan kinerja pejabatnya. Dengan demikian, produktivitas kerja yang bersangkutan akan maksimal pada jabatan barunya. (ris)