Sri Edi Swasono (dok. Kompas.com)
Kita tidak boleh melihat laut hanya dari segi pembangunan ekonomi, betapapun kekayaan ekonomi lautan kita luar biasa. Laut merupakan modal dasar pembangunan nasional yang sangat strategis untuk memberi makna kepada Kemerdekaan Nasional dengan sepenuh sovereignty and territorial integrity-nya, sepenuhnya dan sekaligus untuk mencapai cita-cita nasional.
Tanah Air Indonesia terdiri dari 17.500 pulau yang (harus ditegaskan) adalah disatukan oleh lautan. Dengan demikian laut merupakan faktor pemersatu Tanah Air Indonesia sebagai satu kesatuan Wilayah Nasiona] Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote. Dengan demikian itu keberadaan Indonesia sebagai Negara, ditentukan oleh kukuh tidaknya lautan kita berperan sebagai perangkai seluruh daratan pulau-pulau kita yang bertebaran di Nusantara.
Lebih lanjut sebagai negara maritim Indonesia dengan berwawasan nusantara sebagai pijakan, kita harus “menjadi tuan di negeri maritimnya sendiri” bersamaan dengan itu kita harus juga memiliki kemampuan membedah se”mua samudera, proaktif dalam pelayaran global untuk menegaskan posisinya sebagai suatu negara maritim dan berjaya dalam lautan mondial. Inilah Doktrin Kelautan yang harus dianut Indonesia.
Orientasi parsial yang hanya tertuju pada daratan dan kurang menyentuh kelautan tentulah sangat mahal dari segi opportunity lost, sekaligus juga mengabaikan pesan konstitusi (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945).
Sepintas telah diketahui bahwa kepentingan ekonomi dan kekuatan persenjataan telah mampu melumpuhkan kekuatan maritim kerajaan-kerajaan Nusantara, yang selanjutnya memangkas orientasi utuh Tanah dan Air (daratan dan lautan) menjadi orientasi parsial yang lebih tertuju hanya pada daratan saja. Di sini ada tuntutan budaya utuh “learning” dan sekaligus “unlearning” untuk melakukan reorientasi budaya ini.
Kita harus menggariskan strategi budaya yang menempatkan laut dan kelautan sebagai sarana hidup berkelanjutan bangsa Indonesia. Pendidikan merupakan kata kuncinya. Pendidikan pada hakikatnya adalah kegiatan pencerahan, suatu proses pembentukan mindset, suatu proses pembudayaan demi kemajuan peradaban manusia, baik sosial ataupun individu orang-seorang.
Birokrasi pemerintahan dan DPR, para perencana pembangunan nasional, birokrasi, kaum elit dan akademisi, harus ikut aktif dalam proses pembudayaan pola-pikir kelautan untuk memperoleh keserempakan (critical-mass) dalam membedah der grosse Moment dan selanjutnya menggelar kebijakan nasional kelautan Indonesia.
Oleh Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Guru Besar Fakultas Ekonomi UI
(Disampaikan pada Seminar Ekonomi Kelautan FEUI di Jakarta, 8 Feb)
Harian Ekonomi Neraca, 14 Februari 2011
