ilustrasi: itassociatesltd.blogspot.com
Sektor swasta menopang sebesar 92,24% struktur produk domestrik regional bruto (PDRB) Jatim. Sedangkan pembelanjaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya memberi kontribusi sebesar 7,76%.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo ketika membuka Musyawarah Provinsi VII Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur di Hotel Bumi Surabaya, Rabu (23/2/2011).
Soekarwo menuturkan, pelayanan birokrasi terhadap pihak swasta yang tidak prima akan berbanding lurus dengan keterlambatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Oleh karena itu di dalam pola pikir para birokrasi harus selalu melakukan kerjasama sebaik-baiknya dengan pihak swasta. Apabila tidak, maka akan terjadi keterlambatan dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Gubernur yang akrab dengan sapaan Pakde Karwo itu.
Ada dua permasalahan yang dihadapi Pemprov Jatim terhadap pelayanan yang diberikan kepada para pelaku usaha yaitu permasalahan perijinan dan infrastruktur. Meski saat ini Pemprov Jatim telah memiliki P2T (Pusat Pelayanan Terpadu) yang mampu menyelesaikan perijinan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi 17 hari, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMD) selama 11 hari, namun perijinan masih menjadi kendala di beberapa daerah.
Sedangkan permasalahan infrastruktur karena saat ini masih dalam proses pembangunan. Di antaranya jalan TOL Porong – Gempol, TOL Surabaya – Pasuruan – Probolinggo, Tol Surabaya – Mojokerto – Nganjuk. Pembangunan beberapa ruas tol ini diharapkan tuntas seluruhnya pada tahun 2014. Demikian pula dengan pelabuhan, akan terus dilakukan pengembangan, dengan harapan akan terjadi pertemuan secara langsung antara produsen dan pembeli di Jatim tanpa harus melalui Singapura.
kbc5/kabarbisnis.com
