Bupati Nganjuk Lambat Tunjuk Kepala Dispendukcapil

Bashori, SAg

Lambatnya Bupati Nganjuk Drs Taufiqurrahman mengisi jabatan  kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) membuat pelayanan publik terganggu. Sejak ditinggal pensiun pejabat lama Drs Pudjianto, MM ratusan berkas pemohon kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan akte kelahiran menumpuk.

Kepala Dispendukcapil lama Drs Pudjianto, MM, telah pensiun sejak seminggu lebih. Namun belum ada tanda-tanda Bupati Taufiqurrahman untuk segera menunjuk pejabat baru sebagai pengganti. Kondisi ini sangat disesalkan banyak kalangan karena kebutuhan data kependudukan oleh masyarakat tidak dapat ditunda.

Sejak seminggu lebih jabatan kepala Dispendukcapil lowong, masyarakat yang akan mengurus KTP, KK dan akte kelahiran harus kecewa. Karena dokumen yang seharusnya cepat selesai tidak dapat tuntas sebelum pejabat baru dilantik.

Ratusan tumpukan berkas dari pemohon pencari yang berasal dari 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk akhirnya terbengkalai. Padahal untuk mencetak KTP, KK dan akte kelahiran tersebut harus ditandatangani oleh kepala dinas definitive.

“Sesuai UU No 23 /2006 tentang administrasi kependudukan, bahwa untuk tertib adminidtrasi dibidang pelayanan KK ditandatangani oleh Kepala Dispendukcapil dengan tandatangan dan stempel basah,” ungkap Wakil Ketua Komisi B DPRD Nganjuk Bashori SAg.

Menurut Bashori, kalau Bupati Taufiqurrahman tidak segera menetapkan kepala Dispendukcapil yang baru sama halnya mengambat pelayanan masyarakat. Sehingga yang paling dirugi8kan adalah masyarakat. Lebih parah lagi, terhambatnya pelayanan pada Dispendukcapil, secara tidak langsung berpengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi ganti cetak KTP, KK dan akte kelahiran. Karena Perda nomor 04 tahun 2006 tentang retribusi ganti cetak KTP, KK dan Akte Kelahiran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

“Bupati secepatnya segera menetapkan pejabat pelaksana tugas (Plt) untuk bisa mengatasi persoalan ini,” lanjut Bashori.

Dikatakan Bashori, besaran biaya ganti cetak seperti yang diatur dalam Perda 04/2006 untuk satu lembar KTP biayanya Rp 8 ribu, KK Rp 5.500 dan untuk Akte Kelahiran biayanya Rp 20 ribu.

”Sesuai tarif pada Perda No 04/2006 untuk pengurusan KTP, KK dan akte kelahiran kalau dikalikan ratusan bahkan bisa ribuan pemohon maka bisa dibayangkan berapa ratus juta PAD yang melayang,” tandasnya.

Lebih ironis lagi bila masyarakat Nganjuk yang akan menjadi TKI keluar negeri, maka dokumen untuk paspor harus disertai KTP. Namun karena pembuatan KTP tidak kunjung terlayani maka kemungkinan untuk membuat paspor juga tertunda, sehingga kemungkinan besar calon TKI itu juga batal berangkat.

“Bupati Taufiqurrahman harus mulai memikirkan nasib rakyat Nganjuk, jangan hanya membangun politik pencitraan saja,” sindir Bashori.

Sementara itu menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nganjuk, Moh Gufron SH, MSi ketika ditanya kepastian jabatan kepala Dispendukcapil akan diisi dengan pejabat baru, juga tidak dapat memberikan kepastian. Moh. Gufron mengatakan pengisian jabatan kepala Dispendukcapil tergantung keputusan Bupati Taufiqurrahman. (ris/bhi)