Erupsi Bromo (MI/Bagus Suryo/ip)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, Jawa Timur, mengajukan bantuan Rp250 miliar ke pemerintah pusat untuk membiayai pelaksanaan masa rehabilitasi dan rekonstruksi bencana erupsi Gunung Bromo. Dana yang dibutuhkan itu lebih besar dari data kerusakan dan kerugian yang hanya Rp148,23 miliar.
Permohonan bantuan dana itu diajukan ke Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono setelah penghitungan total kerugian dan kerusakan bencana sekunder Bromo pascamasa tanggap darurat dicabut 22 Januari 2011 sejak dimulainya masa itu pada 22 Desember 2010.
Selama satu bulan setelah dicabutnya masa tanggap darurat tersebut, bencana Bromo masuk masa transisi menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk itu Kepala BPBD Pemkab Probolinggo Mashuri Efendi kepada Media Indonesia, Minggu (13/2) menyatakan permohonan bantuan dana ke Menkokesra itu dikirimkan langsung pada Senin (14/2).
Besarnya permohonan bantuan sebesar Rp250 miliar meliputi pertanian, kehutanan, peternakan, sosial dan infrastruktur. “Kami ke Jakarta diutus Bupati untuk bertemu langsung dengan Menkokesra, sekaligus minta bantuan Rp250 miliar,” tegasnya.
Ia menegaskan Pemkab Probolinggo tidak mempu membiayai secara mandiri karena keterbatasan dana di APBD. Sejauh ini Pemkab setempat sudah mengeluarkan dana untuk keperluan tanggap darurat bencana sejak Bromo berstatus Awas (level 4) pada 23 Nopember 2010 hingga kini sebesar Rp2,311 miliar. Anggaran sebesar itu diantaranya digunakan untuk memberikan bantuan sembako sebagai pengganti biaya hidup kepada warga terdampak erupsi di Kecamatan Sukapura, Lumbang, Kuripan, dan Sumber sebanyak 31.676 jiwa. (BN/OL-04)
(Sumber: MediaIndonesia.com)
