Walikota Surabaya (photo: ANTARA/M Risyal Hidayat/sa)
Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharini dan Ketua DPRD setempat Wishnu Wardhana bersepakat soal penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2011. Keduanya terlibat konflik politik yang berujung pada rekomendasi pemakzulan.
“RAPBD Kota Surabaya Tahun 2011 sudah diputuskan. Jadi, pembahasan RAPBD tidak ada kaitannya dengan gejolak politik,” kata Risma di Surabaya, Rabu (9/2).
Ia menyebutkan bahwa RAPBD 2011 naik sekitar Rp600 miliar hingga Rp700 miliar dibandingkan dengan APBD 2010 dengan prioritas utama pembangunan di bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Kenaikan RAPBD 2011 didominasi sektor pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Surabaya.
Keterlambatan pengajuan RAPBD Kota Surabaya kepada pemerintah pusat melalui Gubernur Jatim itu, kata Risma, terletak pada penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Pelaksanaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “Persoalan keterlambatan ini ada pada penyusunan KUA-PPAS, bukan terkait gejolak politik,” kata Risma usai menerima penghargaan dari BKKBN di kantor Bappeprov Jatim itu.
Hal senada sebelumnya juga dilontarkan Ketua DPRD Kota Surabaya Wishnu Wardhana di kantor Pemprov Jatim, Selasa (8/2). “Tanggal 28 Februari 2011 nanti sudah kami serahkan kepada Gubernur,” kata Wishnu yang disebut-sebut sebagai aktor utama pemakzulan Risma.
Gubernur Jatim Soekarwo berkali-kali mengingatkan kepada eksekutif dan legislatif di Kota Surabaya untuk memprioritaskan pembahasan RAPBD 2011 yang dinilainya sudah terlambat. Peringatan itu disampaikan Gubernur terkait gejolak politik di Kota Surabaya yang berujung pada rekomendasi DPRD Kota Surabaya untuk memakzulkan Risma. (Ant/OL-5)
Sumber :MICOM
