Gubernur Jamin Tak Ada Polemik Antar Agama di Jatim

Gubernur Jatim Soekarwo (photo: republika.co.id)

Gubernur Jatim, DR. H Soekarwo menjamin tidak ada konflik antar agama, etnis dan suku di Jatim. Sebab, provinsi berpenduduk 37.476.011 jiwa sudah bisa menerima segala bentuk perbedaan dan memiliki rasa toleransi yang cukup tinggi.

Bahkan saat ini, Jatim menjadi barometer provinsi lain di Indonesia karena tidak pernah terjadi kerusuhan akibat perbedaan keyakinan. “Saya menjamin, Jatim tetap aman walau di daerah lain terjadi kerusuhan akibat perbedaan etnis, suku maupun keyakinan. Karena masyarakat kita sudah dewasa,” katanya saat menghadiri acara Imlek Bersama di Srijaya Jl Mayjen Sungkono Sby, Selasa (7/2) malam.

Pada acara yang digelar oleh Forum Surabaya Peduli juga mengundang tokoh pimpinan lintas agama dan Persatuan Tionghoa Indonesia (PITI). “Saya rasa forum seperti ini jarang digelar oleh daerah lain dan saya sangat bersyukur selama di Jatim tidak pernh ada kerusuhan,” kata pria yang biasa disapa Pakde Karwo itu.

Kerusuhan di Jatim pernah terjadi pada 1996, namun pakde berharap kejadiaan itu tidak pernah lagi terjadi. “Melalui forum ini mari kita tularkan virus perdamaian kepada anak, tetangga, saudara maupun teman-teman kita. Supaya kondisi yang kondusif ini akan selalu tercipta,” kata mantan Sekdaprov Jatim itu.

Pada acara yang dihadiri oleh Kapolda Jatim, Pangdam, Kajati dan pemuka agama itu, pakde berharap masyarakat bisa menyelesaikan gesekan sekecil apapun untuk diselesaikan secara arif dan sesuai dengan hukum yang berlaku. “Kerusuhan itu banyak mudhorotnya daripada manfaatnya. Energi yang digunakan untuk berselesih akan lebih baik jika disalurkan untuk membantu sesama,“ katanya.

Apalagi saat ini ada beberapa desa di Jatim yang memerlukan uluran tangan, seperti di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong Ponorogo. Di desa itu, ada sekitar 43 keluarga yang hampir semua penduduknya mengalami kelainan jiwa (idiot). ”Daripada kita gegeran sendiri, akan lebih baik kita bantu kampung idiot di Ponorogo. Bagi ibu-ibu yang hadir, saya harap juga ikut membantu balita kita yang masih banyak mengalami gizi buruk,” katanya.

Di Jatim, sebanyak 5.900 balita mengalami gizi buruk, 40% karena asupan gizinya tidak memenuhi standar gizi. Kondisi ini terjadi selain karena faktor kemiskinan, juga karena kurangnya pemahaman orangtua tentang pemenuhan gizi anak. Selain itu, yang perlu mendapatkan perhatian bersama tentang rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang masih cukup besar.

Saat ini pemprov telah membina sebanyak 8931 RTSM  jompo. Mereka ini telah diberikan bantuan berupa uang Rp 150.000 dan beras 20 kg setiap bulannya sampai meninggal dunia. “Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat kepada komunitas Tionghoa yang telah berjuang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan masyarakat lain,” katanya.

Pemerintah sendiri sebenarnya sudah mengeluarkan UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang mengatur tentang tidak diperbolehkannya diskriminasi terhadap etnis atau suku tertentu di negara Indonesia. (wwn/bhi)

Tulis Komentar

Silahkan isi nama, email serta komentar Anda. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, email Anda tidak akan dipublikasikan. Harap gunakan bahasa atau kata-kata yang santun. Terima kasih atas partisipasi Anda.





© Copyright 2018. Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kembali ke atas | Kontak Kami | RSS Feed
Created & Design by IT Support Bappeda Jatim